Media90 – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meninjau langsung Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rajabasa Musi Raya, Bandar Lampung, Kamis (2/10/2025). Dapur ini menjadi salah satu pusat penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk masyarakat di wilayah Rajabasa.
Kunjungan tersebut dilakukan guna memastikan seluruh dapur SPPG di Lampung menjalankan protokol keamanan pangan sesuai standar nasional, sehingga makanan yang didistribusikan aman dikonsumsi penerima manfaat.
Tekankan Kepatuhan SOP
Dalam kesempatan itu, Gubernur Mirza menegaskan pentingnya disiplin terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP). Ia menyoroti kasus tujuh kejadian luar biasa (KLB) pada Agustus–September 2025 yang sebagian besar terjadi di dapur baru karena SOP belum dijalankan dengan sempurna.
“Selama tujuh bulan sebelumnya tidak ada kejadian luar biasa. Itu membuktikan protokol MBG dan Badan Gizi Nasional (BGN) bila dijalankan dengan baik mampu mencegah masalah. Jadi persoalannya bukan di sistem, tapi di pelaksana yang lalai atau tidak disiplin,” ujar Gubernur Lampung.
Libatkan Lintas Instansi
Peninjauan turut dihadiri Kepala SPPG Rajabasa Musi Raya Lucyani Putri Wulandari, Kasubbag TU KPPG BGN Fitra Alfarizi, serta pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup, BPOM, dan Dinas Kesehatan. Mereka bersama-sama memeriksa standar keamanan pangan, proses sertifikasi, hingga kualitas air dan bahan baku.
Mirza menegaskan Pemprov Lampung akan memperkuat kerja sama lintas instansi, termasuk melibatkan pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa untuk memantau pelaksanaan SOP secara berlapis.
Kontrol Bahan Baku dan Peran BPOM
Dalam tinjauan, Gubernur juga menyoroti proses pengelolaan bahan baku. Meski bahan pangan tidak pernah disimpan lebih dari dua hari, risiko tetap muncul akibat penyimpanan yang kurang tepat. Karena itu, ia meminta BPOM melakukan pengecekan berlapis sejak penerimaan bahan, penyimpanan, pengolahan, hingga penyajian.
“Di dapur Rajabasa ini sudah ditangani chef bersertifikat. Tapi kami belum tahu apakah semua dapur sudah demikian. BPOM harus mengecek filter kontrol di setiap tahap agar protokol berjalan sempurna,” katanya.
Circular Economy dari Limbah Dapur
Selain dapur, Gubernur juga mengecek kualitas air dan fasilitas pengolahan limbah. Hasilnya, air di SPPG Rajabasa dinyatakan memenuhi standar, sementara limbah organik diolah menjadi pupuk cair organik yang dibagikan kepada warga sekitar untuk tanaman pekarangan.
Menurut Mirza, inisiatif ini mendukung konsep circular economy. Hasil pertanian warga yang memanfaatkan pupuk organik dapat kembali disalurkan ke dapur SPPG sebagai bahan baku, menciptakan siklus yang berkelanjutan.
“Saya mengapresiasi langkah Dinas Lingkungan Hidup yang mengolah limbah dapur menjadi pupuk organik. Ini memberi manfaat ganda: lingkungan terjaga, masyarakat ikut sejahtera,” ujar Gubernur.
Penolakan Bahan Baku Tak Layak
Sementara itu, Kepala Dapur SPPG Rajabasa Lucyani Putri Wulandari menegaskan pihaknya sangat ketat dalam pengawasan kualitas. “Kami bahkan pernah tiga kali menolak bahan baku dari pemasok karena tidak sesuai standar,” ungkapnya.
Komitmen Pemprov Lampung
Langkah nyata Pemprov Lampung melalui penguatan SOP, pengawasan lintas instansi, hingga inovasi pengolahan limbah menunjukkan keseriusan menjaga keamanan pangan sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan.
Jika protokol terus diperketat dan konsep circular economy dijalankan konsisten, program MBG di Lampung diproyeksikan akan semakin berkelanjutan dan memberi dampak positif yang luas bagi kesejahteraan masyarakat.
