Media90 – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara daring yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (6/10/2025). Kegiatan tersebut diikuti oleh Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang), Bani Ispriyanto, bertempat di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Lampung.
Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, meminta pemerintah daerah yang mengalami inflasi tinggi pada September 2025 — terutama yang berada di atas rentang sasaran 1,5–3,5 persen dan tidak mengalami kendala distribusi — untuk segera turun ke lapangan. Langkah ini penting untuk memastikan ketersediaan serta keterjangkauan harga bahan pokok bagi masyarakat.
“Saya minta agar dipelajari data tiga tahun ke belakang, lalu dilihat dan dianalisis. Misalnya, jika bulan depan harga komoditas tertentu berpotensi naik, segera lakukan langkah antisipatif, komunikasi, dan koordinasi agar harga tidak benar-benar naik. Ini baru namanya bekerja dengan perencanaan, bukan sekadar pemadam kebakaran,” ujar Tomsi Tohir.
Ia juga menekankan pentingnya langkah antisipatif berbasis analisis data historis harga, agar pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif. Selain itu, setiap daerah diminta untuk memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pengendalian inflasi yang jelas, terukur, dan berkelanjutan.
“Kemampuan menilai berdasarkan pengalaman kerja di bidang masing-masing sangat penting untuk memprediksi kondisi ke depan. Daerah harus memiliki SOP dan standar kerja yang baik agar dapat melakukan pencegahan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam paparannya menyampaikan bahwa tingkat inflasi nasional pada September 2025 tercatat sebesar 2,65 persen (year-on-year) dan 0,21 persen (month-to-month).
Adapun inflasi Provinsi Lampung pada periode yang sama mencapai 1,17 persen (y-on-y) — menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan inflasi terendah keempat di Indonesia.
Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau tercatat menjadi penyumbang inflasi bulanan terbesar, yakni sebesar 0,38 persen dengan andil 0,11 persen terhadap inflasi. Komoditas utama penyumbang inflasi meliputi cabai merah, daging ayam ras, dan cabai hijau, sementara kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga mengalami kenaikan harga cukup signifikan, terutama akibat meningkatnya harga emas perhiasan.
Dengan inflasi yang terkendali di bawah rata-rata nasional, Pemprov Lampung terus berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi antarinstansi. Pemerintah juga diharapkan dapat mengoptimalkan analisis tren harga untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun.
