Media90 – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi yang terukur, sekaligus mendukung program strategis nasional di sektor perumahan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan program 3 juta rumah oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kegiatan ini diikuti secara virtual dari Ruang Command Center Dinas Kominfotik Lampung, Senin (13/4/2026).
Rakor tersebut dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bani Ispriyanto bersama jajaran Forkopimda dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Kehadiran lintas sektor ini menjadi bentuk sinergi aktif antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan harga serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), pada minggu kedua April 2026, Lampung mencatatkan deflasi sebesar 0,88 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh sejumlah komoditas utama seperti daging sapi, cabai rawit, dan daging ayam ras.
Capaian tersebut menjadi indikator positif atas efektivitas langkah pengendalian inflasi yang dilakukan secara konsisten oleh Pemprov Lampung bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Meski demikian, kewaspadaan tetap dilakukan terhadap dinamika harga di tingkat kabupaten/kota. Tercatat Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesawaran masuk dalam 10 daerah dengan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi di Sumatera, masing-masing sebesar 2,33 persen dan 1,24 persen.
Selain itu, Lampung Utara juga mengalami kenaikan harga beras medium yang sedikit berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Secara nasional, inflasi Maret 2026 tercatat sebesar 0,41 persen secara bulanan (month-to-month), yang dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, tembakau, serta sektor transportasi. Komoditas seperti cabai, beras, telur, dan daging ayam ras masih menjadi penyumbang utama inflasi.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Lampung terus mengoptimalkan berbagai strategi pengendalian, mulai dari pemantauan harga harian, penguatan distribusi pangan, hingga peningkatan produksi komoditas strategis.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah percepatan pengembangan kawasan aneka cabai seluas 300 hektare, serta pemanfaatan anggaran daerah untuk memperluas sentra produksi. Langkah ini diambil guna mengatasi defisit cabai rawit dan cabai besar yang masing-masing mencapai 3.427 ton dan 1.300 ton.
Di sisi lain, stabilisasi pasokan pangan juga diperkuat melalui penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Perum Bulog yang telah terealisasi sebanyak 1.742 ton. Selain itu, distribusi minyak goreng Minyakita juga telah mencapai 2,7 juta liter di seluruh wilayah Lampung.
Upaya ini didukung oleh kebijakan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam mempercepat distribusi minyak goreng ke pasar rakyat.
Tak hanya fokus pada pengendalian inflasi, Pemprov Lampung juga aktif mendukung program pembangunan 3 juta rumah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Hingga saat ini, Lampung telah mengusulkan pembangunan baru sebanyak 22.189 unit rumah serta peningkatan kualitas 10.434 unit rumah. Usulan tersebut disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU) sebagai bagian dari strategi pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Pemprov Lampung juga mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk mengintegrasikan program perumahan ini dalam perencanaan APBD tahun 2026 dan 2027, agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Dengan sinergi yang kuat, langkah konkret di lapangan, serta komitmen berkelanjutan, Pemprov Lampung optimistis mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
