Media90 – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung melalui Badan Ketahanan Pangan menggelar rapat untuk mempublikasikan hasil penyusunan, pemutakhiran, serta analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan tahun 2024.
Acara yang berlangsung di Hotel Emersia, Bandar Lampung, pada Selasa (12/11/2024), dihadiri oleh berbagai pihak terkait dan dipimpin oleh Ketua Pelaksana yang juga Kepala Dinas Pangan Bandar Lampung, Ichwan Adji Wibowo.
Rapat ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat kerentanan wilayah terhadap kerawanan pangan, bukan hanya kerawanan pangan itu sendiri.
Dalam peta yang dipublikasikan, teridentifikasi satu kelurahan yang masuk dalam kategori prioritas dua, yang menunjukkan tingkat kerentanan pangan yang cukup tinggi.
Selain itu, ada tujuh kelurahan yang termasuk dalam prioritas tiga, yang berarti tingkat kerentanannya sedang.
Ichwan Adji Wibowo menjelaskan bahwa pemetaan kerentanan pangan kali ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Beberapa kelurahan yang dulunya tergolong lebih rentan kini menunjukkan status yang lebih baik.
“Memang ada perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dimana beberapa kelurahan yang dulunya masuk kategori lebih rentan kini menunjukkan status yang lebih baik,” kata Ichwan.
Meski demikian, Ichwan menekankan bahwa ada faktor lain yang perlu dievaluasi lebih lanjut, terutama terkait dengan ketersediaan pangan.
Menurutnya, wilayah yang saling berdekatan bisa saling memengaruhi dalam hal aksesibilitas pangan.
Sebagai contoh, Kelurahan Kedaung yang masuk kategori sedikit rentan, ternyata sangat dekat dengan wilayah lain yang memiliki akses pangan lebih baik.
“Issu penting yang dibahas dalam rapat ini adalah ketersediaan pangan, yang tidak selalu terbatas pada wilayah administratif. Contoh di Kelurahan Kedaung, yang saat ini masuk kategori sedikit rentan, sebenarnya sangat dekat dengan wilayah lain yang memiliki akses pangan yang lebih baik,” tambahnya.
Hal ini menunjukkan bahwa pemetaan kerentanan pangan harus mempertimbangkan faktor jarak dan kemudahan akses ke sumber pangan.
Sementara itu, Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Bandar Lampung, Budhi Darmawan, berharap peta ketahanan pangan yang disusun dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai ketahanan pangan di tingkat kelurahan.
“Ada beberapa wilayah yang memerlukan perhatian khusus, seperti satu kecamatan yang masuk kategori dua dan tujuh kecamatan kategori tiga,” ujarnya.
Budhi juga mengungkapkan bahwa perubahan indikator yang digunakan dalam pemetaan ketahanan pangan mempengaruhi perbedaan status kerentanan pangan di beberapa kelurahan.
Ia menekankan bahwa meskipun terjadi perubahan, hal itu justru menunjukkan bahwa data yang lebih akurat dapat memberikan dasar yang lebih kuat untuk perencanaan dan intervensi.
“Jika ada perubahan dalam indikator yang digunakan, hal itu bisa menyebabkan perbedaan hasil dengan tahun lalu, namun itu justru baik karena data yang lebih akurat akan memberikan dasar yang lebih kuat untuk perencanaan dan intervensi,” ujarnya.
Sebagai langkah selanjutnya, hasil dari pemetaan ini akan dijadikan acuan untuk perbaikan ketahanan pangan di masa depan.
Pemkot Bandar Lampung berencana untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap indikator-indikator ketahanan pangan guna memastikan kebijakan yang tepat sasaran.
Budhi Darmawan menegaskan, bahwa data yang ada saat ini akan digunakan untuk merumuskan strategi pembangunan yang lebih baik, khususnya untuk wilayah yang rentan terhadap krisis pangan.
“Kami akan terus berupaya untuk memastikan ketersediaan pangan yang merata di seluruh wilayah, meskipun ada perubahan dalam indikator yang digunakan untuk pembuatan peta ketahanan pangan ini,” tegasnya.
Rapat ini juga menjadi forum penting bagi kolaborasi antara Badan Ketahanan Pangan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan dinas terkait untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan di Bandar Lampung.
