Media90 (media90.id) – Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, memimpin Focus Group Discussion (FGD) yang bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam pengawasan dan pengendalian peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) di wilayah Pulau Sumatera.
Acara ini diselenggarakan di Ballroom Hotel Emersia, Bandar Lampung, dan melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dalam melindungi keanekaragaman hayati dan mencegah perdagangan ilegal satwa liar.
Dalam sambutannya, Gubernur Arinal menggarisbawahi pentingnya peran multipihak dalam melindungi wilayah Lampung dari penyelundupan TSL, terutama melalui jalur transportasi di provinsi ini.
Lampung, sebagai gerbang utama Pulau Sumatera, memiliki berbagai pelabuhan dan berpotensi besar untuk menjadi jalur peredaran ilegal berbagai jenis satwa liar.
Oleh karena itu, sinergi antara instansi pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan.
Arinal menegaskan bahwa perdagangan ilegal satwa liar bukan hanya mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga dapat berdampak serius pada kesehatan masyarakat, terutama dalam penularan penyakit yang berasal dari satwa.
Sebagai upaya konkret, Pemerintah Provinsi Lampung telah mendukung pembangunan Kandang Habituasi di Tahura Wan Abdul Rachman sebagai sarana pra-pelepasliaran satwa hasil penegakan hukum.
Gubernur Arinal mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin antara berbagai instansi, seperti Karantina Lampung, BKSDA, Kepolisian, dan TNI di Provinsi Lampung.
Ia juga mendorong untuk memperkuat sinergi di Pelabuhan Bakauheni, yang merupakan salah satu titik masuk utama TSL melalui Lampung.
Arinal berpesan, “Semoga yang kita bangun bersama ini dapat menekan peredaran satwa liar demi kelestarian sumber daya alam negeri kita khususnya dari Wilayah Sumatera. Mari bersama kita sinergi, lindungi satwa dan tumbuhan agar lestari.”
Selain itu, Gubernur Arinal menekankan pentingnya menjaga fungsi hutan dalam upaya pelestarian TSL. Hutan yang berfungsi dengan baik akan mendukung pelestarian alam secara efektif.
Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, juga turut memberikan komentar dalam acara tersebut, menekankan amanat Presiden Joko Widodo untuk menjaga kelestarian alam dan peredaran TSL.
Ia menegaskan perlunya penegakan hukum yang tegas untuk menciptakan kepastian hukum dan efek jera bagi para pelaku perdagangan ilegal.
Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Satyawan Pudyatmoko, mengungkapkan bahwa penyelundupan TSL menggunakan berbagai modus operandi, termasuk penjualan online dan pengiriman dengan wadah yang dimodifikasi.
Ia mendesak semua pihak untuk bersinergi dalam mencegah dan menghadapi berbagai modus yang digunakan oleh pelaku ilegal.
Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung, Donni Muksydayan, menekankan perlunya strategi efektif dalam pengawasan bersama, melibatkan seluruh elemen masyarakat, mengingat tingginya lalu lintas orang dan barang di Pelabuhan Bakauheni.
FGD ini dihadiri oleh Direktur Jenderal KSDAE KLHK, Satyawan Pudyatmoko, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Rasio Ridho Sani, dan Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, Bambang.
Acara ini juga dihadiri oleh berbagai instansi terkait, termasuk BKSDA, TNI, Polri, Kejaksaan, Balai Veteriner, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kehutanan, serta perwakilan maskapai penerbangan dan perusahaan ekspedisi.
Semangat sinergi ini diharapkan akan memperkuat upaya untuk melindungi keanekaragaman hayati dan mencegah penyelundupan TSL di Pulau Sumatera, menjaga kelestarian alam, dan mendukung upaya pelestarian sumber daya alam yang berharga bagi negara ini.
