Media90 – Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, mengemukakan pandangannya bahwa penarikan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) belum mendesak, terutama dalam waktu dekat ini.
Yanuar menyampaikan contoh bahwa para pekerja di Provinsi Lampung rata-rata memiliki upah sekitar Rp3 juta.
Jika terkena potongan sebesar 3% untuk iuran Tapera, maka dalam sebulan pendapatan mereka akan berkurang sekitar Rp100 ribu. Dalam jangka waktu 25 tahun, iuran Tapera yang terkumpul baru mencapai Rp30 juta.
“Maka juklak dan juknisnya, serta regulasinya juga masih belum jelas,” ujar Yanuar, yang juga merupakan kader PDI P Lampung.
Menurut Yanuar, setiap kali berinteraksi dengan masyarakat atau konstituennya, keluhan tentang iuran Tapera selalu muncul.
“Bayangkan, semua dipotong, semuanya ada iuran, sementara pendapatan mereka masih minim,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Yanuar sebagai Ketua Komisi V DPRD Lampung dan juga sebagai kader DPD PDI P Lampung, berkomitmen untuk membawa keluhan-keluhan tersebut ke pihak-pihak terkait.
Tujuannya adalah agar pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah benar-benar memahami bahwa kebijakan tersebut dapat berdampak negatif bagi rakyat.
“Partai PDI P juga tidak setuju dengan hal ini, oleh karena itu kami akan menyampaikan keluhan ini ke pusat, kepada DPP PDI, bahwa ini merupakan kendala dan keluhan di Lampung,” tegasnya.
