Media90 (media90.id) – Menjelang penutupan tahun 2023, Polda Lampung mengakui bahwa masih ada banyak tantangan yang harus diatasi dan kekurangan yang perlu diperbaiki di tahun mendatang.
Sejumlah kasus dan momen menonjol menjadi sorotan utama dalam refleksi tahun ini.
Kapolda Lampung, Inspektur Jenderal Helmy Santika, menjelaskan makna kata “refleksi” sebagai sebuah proses bercermin, melihat apa yang telah dilakukan dan belum dilakukan.
Dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2023 Pemprov Lampung, Helmy menggambarkan proses tersebut dengan analogi seorang ibu yang sedang berias.
“Ketika alis sudah benar, tidak perlu lagi bercermin. Namun, jika masih ada kekurangan, kita harus terus melakukan perbaikan,” ujar Helmy.
Dalam penilaiannya, Helmy menyatakan bahwa Polda Lampung tidak akan memberikan poin keberhasilan secara spesifik.
“Yang baik, biarlah itu baik, kita pertahankan dan tingkatkan. Saya ingin jujur, menyampaikan bahwa kami Polda Lampung, selaku penanggung jawab di bidang kamtibmas, masih banyak kekurangan,” katanya.
Salah satu permasalahan yang menjadi catatan serius Polda Lampung adalah sejumlah kasus menonjol menjelang akhir tahun 2023.
Dari kasus narkoba hingga korupsi proyek nasional, Helmy menyoroti beberapa kejadian yang menjadi prioritas perbaikan di tahun mendatang.
Pertama-tama, Helmy membahas kasus jaringan narkotika internasional yang dikendalikan oleh Fredy Pratama dan jaringan Aceh.
Empat tahanan dari jaringan Aceh ini berhasil kabur dari rutan Mapolda Lampung pada awal Desember 2023.
Meski sudah ada yang tertangkap, Helmy berharap agar seluruh tahanan dapat segera ditangkap.
Kemudian, fokus juga tertuju pada kasus korupsi di proyek nasional bendungan Margatiga, Lampung Timur.
“Ini menjadi PR terkait Margatiga, Pak Gubernur dan Pak Presiden memberikan perhatian penuh,” ungkap Helmy.
Potensi korupsi yang mencapai ratusan miliar masih dalam proses penyidikan Ditreskrimsus Polda Lampung.
Helmy menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh menghambat proyek nasional.
Sengketa lahan juga menjadi masalah signifikan di Lampung, di mana provinsi ini menduduki peringkat empat dalam masalah sengketa lahan tertinggi menurut data ATR/BPN.
Helmy mengingatkan bahwa sengketa lahan dapat memicu konflik horizontal di masyarakat.
Sebagai contoh, ia merinci kasus sengketa lahan antara PT Bumi Sentosa Abadi (PT BSA) dengan warga tiga kampung di Lampung Tengah.
Helmy menyimpulkan bahwa menyelesaikan sengketa lahan satu per satu dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik di Lampung.
Dengan mengevaluasi tantangan dan kegagalan di tahun ini, Polda Lampung berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan menanggapi setiap tantangan dengan solusi yang lebih baik di masa depan.
