Media90 – Pada Kamis, 15 Agustus 2024, Partai Demokrat resmi merekomendasikan Rahmat Mirzani Djausal untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur Lampung.
Langkah ini menempatkan Mirza, panggilan akrabnya, dalam posisi yang sangat menguntungkan. Berkat dukungan ini, Mirza kini menguasai lebih dari separuh kursi DPRD Provinsi Lampung untuk masa bakti 2024-2029.
Pencapaian ini merupakan modal penting bagi Mirza untuk memimpin pemerintahan sebagai gubernur, dengan dukungan mayoritas parlemen yang solid.
Hal ini juga memberikan keuntungan strategis bagi Mirza dalam mengajukan dan merealisasikan kebijakan pembangunan saat berhadapan dengan DPRD.
Berdasarkan catatan Media90, dari total 85 kursi DPRD Lampung hasil Pemilu 2024, Mirza berhasil memperoleh 46 kursi.
Rinciannya adalah sebagai berikut: 16 kursi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), 11 kursi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 10 kursi dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), dan 9 kursi dari Partai Demokrat.
Masih ada 39 kursi yang belum menyatakan sikap atau merekomendasikan calon mereka di Pilkada Gubernur pada 27 November 2024.
Partai-partai tersebut terdiri dari: Partai Golongan Karya (Golkar) dengan 11 kursi, PDIP dengan 13 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 8 kursi, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 7 kursi.
Mirza memiliki peluang untuk mendapatkan dukungan dari partai-partai yang belum memberikan keputusan. Contohnya, PAN yang menerima formulir pendaftaran bakal calon gubernur dari Mirza.
Peluang ini semakin menguat mengingat PAN merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), dan Gerindra mengusung Radityo Egi Pratama, menantu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, di Pilkada Lampung Selatan.
Begitu juga dengan PKS, yang telah beberapa kali bertemu dengan Mirza. Sosok Mirza dianggap cocok dengan karakter basis PKS, sehingga peluang dukungan dari PKS tetap terbuka.
Di sisi lain, Golkar seharusnya mendukung Mirza, terutama karena Mirza adalah Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung.
Namun, Partai Beringin telah merekomendasikan mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, yang juga Ketua DPD Partai Golkar Lampung.
Namun, dengan mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar, peta dukungan dalam Pilkada dapat berubah.
Peluang ini menjadi perhatian para elit partai, dan muncul wacana bahwa Mirza bisa saja melawan kotak kosong.
Jika Golkar benar-benar beralih mendukung Mirza, PDIP yang hanya mengantongi 11 kursi DPRD tidak akan bisa mengusung calon gubernur mereka, karena syarat minimal untuk mencalonkan gubernur adalah 17 kursi.
