Media90 – Pemerintah Republik Indonesia memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan di bawah pengawasan ketat. Langkah ini dilakukan untuk menjamin keamanan, kebersihan, dan kelayakan makanan yang disalurkan kepada masyarakat, terutama para pelajar penerima manfaat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, setiap dapur yang terlibat dalam program MBG wajib memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) serta memenuhi standar kebersihan yang telah ditetapkan pemerintah. Ia meminta para kepala daerah untuk memastikan seluruh dapur MBG di wilayah masing-masing beroperasi sesuai ketentuan tersebut.
“Pengawasan terhadap penerbitan sertifikat laik higienis sanitasi harus benar-benar dilakukan dengan cermat. Jangan sampai ada dapur yang tidak layak lolos begitu saja,” ujar Tito Karnavian dalam keterangannya, Senin (3/11/2025).
Mendagri juga menekankan pentingnya peran aktif Dinas Kesehatan dalam proses pengawasan di lapangan, mulai dari pemeriksaan kebersihan dapur hingga penilaian kualitas makanan.
“Dinas Kesehatan harus dilibatkan penuh, terutama dalam memastikan dapur MBG memenuhi standar kesehatan dan kebersihan,” katanya.
Selain itu, Tito juga menyoroti kesiapan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di berbagai daerah agar makanan yang dibagikan benar-benar layak konsumsi dan tidak dalam kondisi basi. Ia juga mendorong adanya kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional (BGN), terutama di wilayah terpencil.
Menurut Tito, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar program MBG dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Polda Riau Perkuat Pengawasan Program MBG
Di sisi lain, Kepolisian Daerah (Polda) Riau turut memperkuat pengawasan dengan meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kesembilan yang menjadi bagian dari program MBG.
Kapolda Riau, Irjen Herry Heryawan, menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 15 titik SPPG yang berada di bawah pengawasan Polda Riau dan tersebar di berbagai daerah.
Menurut Herry, pengawasan ketat sangat penting mengingat program MBG merupakan bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak di seluruh Indonesia.
“Program ini diawasi secara bersama-sama untuk memastikan tidak ada insiden seperti keracunan atau gangguan kesehatan yang menimpa penerima manfaat,” ungkap Irjen Herry Heryawan.
Setiap tahapan pelaksanaan program MBG, lanjutnya, akan diawasi secara menyeluruh — mulai dari pemilihan bahan pangan, proses pengolahan, hingga distribusi ke sekolah-sekolah. Dalam tahap pendistribusian, Bhabinkamtibmas juga turut mendampingi guna menjamin keamanan dan ketertiban di lapangan.
Setiap dapur MBG telah dilengkapi dengan kamera pengawas (CCTV) dan sistem security food untuk memastikan seluruh proses pengolahan makanan berlangsung aman dan higienis.
Hingga saat ini, total penerima manfaat program MBG di wilayah Polda Riau mencapai tiga ribu pelajar, dan jumlah tersebut diproyeksikan terus meningkat seiring dengan bertambahnya kapasitas dapur serta perluasan wilayah pelayanan.
“Jumlah penerima manfaat akan terus bertambah sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam mencukupi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia,” pungkas Irjen Herry.
