Media90 – Pemerintah Kabupaten Pesawaran kembali menorehkan prestasi gemilang dengan menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2024.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menko PMK Muhadjir Effendy dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti kepada Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, disaksikan oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin di Krakatau Grand Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, pada Kamis (8/8/2024).
UHC Awards adalah bentuk pengakuan dari pemerintah Indonesia atas upaya daerah dalam membangun sistem penjaminan kesehatan yang inklusif dan merata.
Penghargaan ini menunjukkan komitmen Pemkab Pesawaran dalam memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap layanan kesehatan yang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dengan biaya yang terjangkau.
Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, melalui Kepala Dinas Kesehatan dr. Media Apriliana, menjelaskan bahwa cakupan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Kabupaten Pesawaran telah mencapai 99,92% dari total jumlah penduduk per Agustus 2024.
Angka ini terdiri dari berbagai segmen peserta JKN, termasuk 294.727 jiwa penerima bantuan iuran dari APBN, 61.087 jiwa dari APBD, 25.157 jiwa pekerja penerima upah, 55.357 jiwa peserta mandiri, serta 7.784 jiwa pensiunan.
dr. Media menegaskan bahwa penghargaan ini bukan hanya bukti komitmen Pemkab Pesawaran dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, tetapi juga menempatkan Kabupaten Pesawaran di antara 460 kabupaten/kota dan 33 provinsi di Indonesia yang berhasil mencapai UHC.
Di Provinsi Lampung, ada 14 kabupaten yang juga menerima penghargaan ini, menjadikan Pesawaran sebagai salah satu yang terdepan dalam mencapai cakupan kesehatan semesta.
Dengan prestasi ini, Kabupaten Pesawaran diharapkan terus meningkatkan pelayanan kesehatan dan mempertahankan capaian UHC demi kesejahteraan masyarakat.
Penghargaan ini juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi daerah-daerah lain untuk terus meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan.
“Melalui penghargaan ini, pemerintah ingin menekankan pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah dalam mewujudkan sistem kesehatan yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia,” ujar dr. Media.
Dia juga menyoroti bahwa capaian ini tidak terlepas dari dukungan anggaran dan kebijakan dari Pemda, serta berbagai upaya seperti mewajibkan perusahaan untuk mendaftarkan diri dalam program JKN, serta mendaftarkan seluruh aparat desa dan tenaga non-PNS di wilayah Pemda.
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini total kepesertaan JKN-KIS telah mencapai 98,19 persen dari 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota di Indonesia.
Menurutnya, cakupan kesehatan semesta ini adalah salah satu target utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) ke-3, yang diharapkan oleh WHO dapat dicapai pada 2030.
“Wujud tanggung jawab negara adalah setiap penduduk bisa mendapatkan akses yang sama dalam jaminan sosial di bidang kesehatan. Salah satu upayanya adalah melalui penyelenggaraan JKN-KIS,” ujar Ma’ruf Amin.
Sejak diluncurkan pada 1 Januari 2014, pemerintah pusat dan daerah terus mendukung JKN-KIS sebagai salah satu program prioritas nasional.
Dukungan ini dilakukan dengan mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah ke dalam program JKN-KIS, serta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
“Jaminan kesehatan merupakan salah satu strategi penting dalam pengurangan beban ekonomi dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dengan terlibat dalam JKN, masyarakat dapat terhindar dari kemiskinan akibat biaya kesehatan yang tinggi,” tutup Ma’ruf Amin.
