Media90 – Pemerintah Kota Bandar Lampung tengah mengajukan rencana pinjaman daerah senilai Rp227,7 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Rencana tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandar Lampung terkait penyampaian pendapat fraksi terhadap Raperda APBD 2026, Rabu (5/11/2025).
Dalam rapat tersebut, Fraksi Gerindra menyatakan dukungan bersyarat terhadap usulan pinjaman tersebut. Juru bicara Fraksi Gerindra, Badri Yusuf, menegaskan bahwa setiap pinjaman daerah harus memiliki dasar perencanaan dan analisis manfaat yang kuat agar tidak menimbulkan beban fiskal di masa mendatang.
“Peminjaman hanya dapat dilakukan bila disertai analisis manfaat ekonomi, kajian kemampuan membayar, serta persetujuan resmi sesuai PP Nomor 38 Tahun 2025,” tegas Badri Yusuf di hadapan forum paripurna.
Fraksi Gerindra meminta agar Pemkot memastikan proyek yang akan dibiayai dari pinjaman tersebut benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Fokus utamanya, kata Badri, harus pada pembangunan infrastruktur publik dan peningkatan kualitas layanan kota, bukan sekadar proyek jangka pendek yang minim manfaat.
Selain itu, Gerindra juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pinjaman. Fraksi meminta agar pemerintah menjelaskan secara rinci skema pelunasan pinjaman, potensi peningkatan pendapatan daerah, serta dampaknya terhadap struktur fiskal APBD dalam jangka menengah.
Tak hanya soal pinjaman, Fraksi Gerindra juga menilai bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,9 triliun pada tahun 2026 tergolong ambisius. Pemerintah diminta memperkuat strategi optimalisasi pendapatan melalui inovasi pengelolaan aset daerah, perluasan basis pajak, serta efisiensi administrasi keuangan.
“Kita perlu memastikan bahwa target PAD tidak hanya angka di atas kertas. Harus ada langkah konkret untuk memperkuat basis ekonomi daerah,” ujar Badri menambahkan.
Gerindra juga mengingatkan agar belanja daerah dalam APBD 2026 tidak hanya terserap untuk belanja rutin, tetapi diarahkan pada belanja produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru.
Sektor pendidikan dan kesehatan, yang selama ini menjadi pos anggaran terbesar, juga diingatkan agar dikelola dengan prinsip efisiensi dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Deddy Amarullah, yang hadir mewakili Wali Kota Eva Dwiana, menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dari seluruh fraksi DPRD.
“Semua pendapat dari fraksi akan kami akomodasi. Setiap catatan akan menjadi perhatian kami dalam peningkatan kualitas pembangunan,” ujar Deddy.
Deddy menambahkan bahwa rencana pinjaman daerah akan dibahas lebih lanjut secara cermat, transparan, dan sesuai regulasi. Ia menegaskan bahwa Pemkot berkomitmen menjaga kesehatan fiskal daerah dengan tetap memprioritaskan efisiensi dan keberlanjutan program.
“Peningkatan PAD akan kita intensifkan, penataan anggaran juga akan diperbaiki, dengan tetap mengedepankan efisiensi dan manfaat langsung bagi warga,” tandasnya.
Rencana pinjaman Rp227,7 miliar ini disebut akan difokuskan untuk mendukung proyek strategis daerah, termasuk perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan layanan air bersih, dan penguatan sarana publik lainnya yang menunjang kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.
