Media90 – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendorong kolaborasi aktif antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan media dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Kegiatan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Sensus Ekonomi 2026 yang dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang), Bani Ispriyanto, mewakili Gubernur Lampung di Hotel Emersia, Kamis (30/10/2025).
Dalam sambutannya, Bani Ispriyanto menegaskan bahwa keberhasilan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran sangat bergantung pada ketersediaan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan terpercaya.
“Sensus ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali oleh BPS menjadi instrumen krusial bagi perencanaan dan evaluasi kebijakan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah,” ujarnya.
Menurutnya, kesuksesan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya bergantung pada kerja keras Badan Pusat Statistik (BPS), tetapi juga pada sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, katanya, berperan sebagai fasilitator dan regulator agar proses pendataan berjalan sesuai prosedur, sementara dunia usaha merupakan penyedia data sekaligus pelaku utama ekonomi yang menentukan kualitas hasil sensus.
Ia juga menambahkan bahwa akademisi dan media memiliki peran penting dalam memperkuat literasi data publik. Akademisi membantu menganalisis dan mengolah hasil sensus menjadi rekomendasi kebijakan, sementara media berperan menyebarluaskan pemahaman masyarakat tentang pentingnya sensus ekonomi.
“Kami berharap dunia usaha di seluruh Lampung menjadi mitra aktif, berpartisipasi penuh, serta memberikan data secara terbuka dan jujur,” imbuh Bani.
Pemprov Lampung menegaskan bahwa kolaborasi ini diharapkan tidak hanya berhenti pada pelaksanaan sensus, tetapi menjadi energi berkelanjutan untuk membangun ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Dalam konteks transformasi digital, Bani juga menyoroti peran tiga pilar strategis daerah, yaitu Satu Data Indonesia (SDI) untuk menjamin akurasi dan keterpaduan data, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk pelayanan publik digital, serta LampungIn sebagai wujud implementasi digitalisasi di tingkat daerah.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menegaskan bahwa pembangunan yang efektif tidak dapat diwujudkan tanpa dukungan data yang valid.
“Tanpa data yang kuat, kebijakan hanyalah asumsi. Data yang tidak berkualitas akan menghasilkan kebijakan yang tidak berkualitas pula,” kata Ahmadriswan.
Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 akan menghadirkan potret menyeluruh aktivitas ekonomi di seluruh Lampung, mulai dari usaha mikro hingga industri besar. Pendataan lapangan akan dilaksanakan pada Mei hingga Juli 2026, dengan metode kunjungan langsung oleh petugas BPS maupun secara daring melalui sistem online.
Ahmadriswan juga menegaskan bahwa BPS menjamin kerahasiaan data individu. Data yang dipublikasikan merupakan hasil agregat, bukan data perorangan, sehingga pelaku usaha tidak perlu khawatir mengenai keamanan informasi.
“Hasil sensus bukan hanya untuk pemerintah, tetapi juga bermanfaat bagi pelaku usaha dalam menyusun strategi bisnis, memahami tren pasar, dan melihat peluang ekonomi baru,” pungkasnya.
Melalui Rakor ini, Pemprov Lampung dan BPS berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, sebagai langkah penting menuju pembangunan ekonomi yang berbasis data dan berorientasi hasil.
