Media90.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memantau dinamika Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi potensi volatilitas harga komoditas kebutuhan pokok di daerah.
Upaya pengawasan ini diperkuat melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara virtual, dan diikuti oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Lampung, Liza Derni, pada Senin (22/6/2026).
Rakor yang dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut menyoroti adanya tren kenaikan IPH pada pekan ketiga Juni 2026 di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga sejumlah komoditas pangan utama seperti cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah menjadi faktor dominan yang mendorong peningkatan IPH secara nasional. Selain itu, harga beras medium dan premium juga menunjukkan tren kenaikan yang turut menjadi perhatian dalam pembahasan rakor.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam arahannya menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan Perum Bulog, terutama di wilayah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras. Ia menekankan agar setiap daerah segera melakukan langkah koordinatif melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mencari solusi konkret di lapangan.
“Daerah dengan kenaikan IPH yang signifikan harus segera melakukan koordinasi antar-daerah melalui TPID untuk mencari solusi konkret. Bagi daerah penerima bantuan dari Kementerian Pertanian terkait gerakan menanam cabai, mohon dipastikan program tersebut berjalan tepat sasaran,” ujar Tomsi Tohir.
Selain itu, pemerintah pusat juga menyoroti tantangan distribusi pangan di wilayah Indonesia Timur. Kementerian Perdagangan didorong untuk memfasilitasi distribusi logistik bawang putih agar pasokan dapat langsung tersalurkan ke hub utama seperti Makassar dan Balikpapan. Langkah ini diharapkan mampu menekan biaya distribusi sehingga harga di tingkat konsumen lebih terjangkau.
Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memaparkan sejumlah strategi stabilisasi harga pangan, termasuk melalui skema penyaluran komoditas dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan peternak lokal sebagai pemasok telur dan daging ayam ras.
Upaya stabilisasi harga juga didukung dengan realisasi penyaluran beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang hingga 20 Juni 2026 telah mencapai 359.000 ton. Di samping itu, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) terus digencarkan di berbagai daerah guna menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat.
Pemprov Lampung menegaskan komitmennya untuk terus menyelaraskan kebijakan pengendalian inflasi daerah dengan arahan pemerintah pusat, sekaligus menyesuaikannya dengan kondisi riil di lapangan.
Dengan waktu yang tersisa menjelang awal Juli 2026, koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan pasokan, khususnya pada komoditas yang masih mengalami fluktuasi di wilayah Lampung.
