Media90.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung Semester I Tahun 2026 di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Kamis (11/6/2026).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, tersebut menjadi forum evaluasi berbagai program TPAKD sekaligus menyusun strategi baru guna memperluas akses keuangan masyarakat dan mendukung peningkatan kesejahteraan di seluruh wilayah Lampung.
Dalam arahannya, Jihan Nurlela menegaskan bahwa keberhasilan TPAKD tidak hanya diukur dari banyaknya program dan kegiatan yang dilaksanakan, tetapi harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
“Hal yang paling utama dari KPI TPAKD bukan sekadar banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tapi bagaimana akses keuangan benar-benar dapat menjangkau seluruh masyarakat hingga pelosok daerah, meningkatkan pembiayaan UMKM, serta memberikan dampak terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Jihan Nurlela.
Menurutnya, akses terhadap layanan keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan akses pembiayaan yang lebih luas, masyarakat dan pelaku usaha memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan taraf hidup mereka.
Jihan menjelaskan bahwa Lampung memiliki potensi ekonomi yang sangat besar di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, UMKM, hingga ekonomi kreatif. Potensi tersebut akan berkembang lebih optimal apabila didukung oleh akses pembiayaan yang mudah dan tingkat literasi keuangan yang memadai.
Namun demikian, ia menyoroti masih rendahnya pemanfaatan berbagai fasilitas pembiayaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Lampung. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian seluruh anggota TPAKD untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang menyebabkan akses pembiayaan belum dimanfaatkan secara maksimal.
Selain memperluas akses keuangan, Jihan juga menekankan pentingnya peran TPAKD dalam mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung yang saat ini masih berada pada peringkat ke-26 dari 38 provinsi di Indonesia.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui akses keuangan yang lebih luas harus menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah. Sebab, indikator ekonomi memiliki kontribusi penting dalam perhitungan IPM bersama sektor pendidikan dan kesehatan.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat inklusi keuangan di Lampung pada tahun 2025 telah mencapai 80,51 persen. Sementara itu, tingkat literasi keuangan masyarakat berada pada angka 66,46 persen.
Meski menunjukkan tren yang positif, Jihan menilai capaian tersebut masih perlu ditingkatkan melalui berbagai inovasi program dan penguatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga jasa keuangan, serta seluruh pemangku kepentingan.
Untuk mendukung peningkatan akses keuangan masyarakat, Pemprov Lampung bersama TPAKD terus mengoptimalkan sejumlah program prioritas. Program tersebut antara lain Kredit Usaha Rakyat (KUR), Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah, serta Program Desa Perekonomian Kuat dan Masyarakat Sejahtera (Desa Perkasa) yang disinergikan dengan Program Desaku Maju.
Program-program tersebut diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan secara lebih baik.
Wakil Gubernur juga meminta seluruh perangkat daerah untuk mengawal secara serius implementasi program-program tersebut agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan hingga tingkat desa dan pelosok daerah.
Selain agenda rapat pleno, kegiatan juga dirangkaikan dengan pembekalan materi sertifikasi TPAKD. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam merancang, melaksanakan, memonitor, serta mengevaluasi berbagai program percepatan akses keuangan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
Melalui rapat pleno ini, Pemprov Lampung kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan sebagai salah satu instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, meningkatkan daya saing daerah, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Lampung secara berkelanjutan.
