Media90 – Calon gubernur dan wakil gubernur Lampung, Arinal Djunaidi-Sutono (Arjuno), telah mengajukan visi misi mereka kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Namun, perhatian publik tertuju pada ketidakhadiran pembahasan mengenai kelanjutan pembangunan Kota Baru Lampung di Jati Agung, Lampung Selatan.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Lampung, Samsudin, menunjukkan komitmen yang kuat untuk melanjutkan proyek ini, didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Dalam visi misi berjudul “Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban”, pasangan calon dari Koalisi Rakyat ini menyusun enam misi.
Sayangnya, tidak satu pun dari misi tersebut mencakup rencana untuk pengembangan Kota Baru atau perbaikan infrastruktur yang menjadi perhatian utama masyarakat.
Berbagai survei menunjukkan bahwa infrastruktur adalah isu utama yang dihadapi oleh masyarakat, diikuti oleh kebutuhan lapangan kerja.
Menanggapi hal ini, Darmawan Purba, dosen dan pengamat politik Universitas Lampung (Unila), menekankan pentingnya kejelasan mengenai nasib Kota Baru.
“Pembangunan Kota Baru harus dilanjutkan oleh siapa pun gubernurnya. Ketidakpastian ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara gubernur yang satu dengan yang lainnya, yang berujung pada kerugian bagi masyarakat Lampung,” ujarnya.
Darmawan menambahkan bahwa dalam konteks Pilkada Lampung, keberlanjutan pembangunan Kota Baru harus menjadi isu yang diangkat.
“Jika isu ini tidak tercantum dalam visi, misi, dan program calon kepala daerah, maka itu perlu dipertimbangkan dengan serius. Para calon gubernur harus menunjukkan komitmen mereka untuk melanjutkan pembangunan yang telah dirintis oleh gubernur sebelumnya,” jelasnya.
Dia juga mengakui bahwa membangun Kota Baru bukanlah hal yang mudah, terutama di tengah terbatasnya ruang fiskal daerah.
Namun, ia menekankan bahwa setidaknya harus ada kejelasan dan kepastian tentang pembangunan tersebut.
“Jika pembangunan Kota Baru harus dihentikan, harus ada alasan yang jelas dan kajian ilmiah sebagai dasar keputusan tersebut,” tambahnya.
Mengenai ketidakadaan pembahasan infrastruktur dalam misi dan program kerja Arjuno, Darmawan mengingatkan bahwa infrastruktur seperti jalan dan jembatan adalah urusan wajib pemerintah daerah.
Oleh karena itu, misi terkait infrastruktur seharusnya menjadi bagian integral dari upaya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Walaupun rumusan misi mungkin belum terperinci, substansinya harus mencerminkan komitmen terhadap pembangunan infrastruktur,” ungkap Darmawan.
Selanjutnya, dia mengingatkan bahwa program calon kepala daerah berfungsi sebagai panduan untuk mencapai perubahan.
Visi, misi, dan program yang diusung harus realistis, terukur, dan transparan kepada publik. “Masyarakat perlu mengetahui mana visi, misi, dan program calon gubernur yang berhubungan langsung dengan kebutuhan mereka,” ujarnya.
Darmawan juga mengingatkan calon kepala daerah untuk memperhitungkan secara cermat implikasi anggaran dari program yang mereka tawarkan.
“Jangan sampai demi kepentingan elektoral, para calon kepala daerah menjanjikan hal-hal yang di luar kemampuan fiskal daerah, yang akhirnya berujung pada ketidakmampuan menepati janji politik mereka,” tutupnya.
