Media90 – Rahmat Mirzani Djausal melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Merah Putih Lampung periode 2026–2031 di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (5/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza menegaskan bahwa pembangunan ekonomi ke depan harus bertumpu pada desa sebagai pusat pertumbuhan baru di Lampung. Ia menilai penguatan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan petani menjadi kunci utama untuk mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan.
“Ekonomi Lampung sudah tumbuh, dan pertumbuhan itu ada di desa. Oleh karena itu, seluruh kebijakan harus diarahkan untuk memperkuat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” ujar Rahmat Mirzani Djausal.
Pada acara itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga menyerahkan bantuan sebesar Rp10 juta per desa kepada 2.446 desa di seluruh Lampung sebagai bentuk dukungan konkret terhadap pembangunan desa.
Menurut Gubernur, selama ini struktur ekonomi Lampung masih belum sepenuhnya berpihak kepada desa. Meski sekitar 70 persen penduduk Lampung tinggal di wilayah pedesaan, perputaran ekonomi justru lebih besar terjadi di perkotaan.
Ia menyebut kondisi tersebut merupakan dampak dari sistem ekonomi lama yang cenderung mendorong pertumbuhan dari atas ke bawah atau trickle down effect, sehingga petani sebagai pelaku utama di desa hanya memperoleh bagian kecil dari rantai nilai ekonomi.
Akibatnya, komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong kerap mengalami fluktuasi harga yang merugikan petani. Bahkan pada beberapa periode, hasil panen tidak mampu menutup biaya produksi.
Menurut Mirza, kondisi itu berdampak luas terhadap rendahnya pendapatan masyarakat desa, terbatasnya akses pendidikan, hingga rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung yang masih berada di peringkat 26 nasional.
Namun demikian, Gubernur optimistis kondisi tersebut mulai berubah seiring kebijakan nasional yang kini lebih berpihak kepada desa, termasuk melalui peningkatan harga komoditas pertanian.
Ia menjelaskan bahwa dampak positif mulai terlihat dari meningkatnya pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pajak bumi bangunan di wilayah pedesaan, serta kenaikan pembelian kendaraan hingga hampir 20 persen dalam tiga bulan terakhir.
Selain itu, jumlah pendaftar perguruan tinggi dari masyarakat desa juga meningkat sekitar 20 persen. Hal ini dinilai menunjukkan adanya peningkatan daya beli sekaligus kesadaran pendidikan masyarakat.
Untuk memperkuat ekonomi desa, Pemprov Lampung akan terus mendorong hilirisasi produk pertanian agar nilai tambah tidak lagi keluar dari desa. Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah distribusi pupuk organik cair (POC) melalui program Desaku Maju.
Setiap unit POC disebut mampu melayani hingga 400 hektare lahan dan diberikan secara gratis kepada petani. Selain itu, pemerintah juga menargetkan distribusi 500 unit dryer atau alat pengering hasil pertanian hingga tahun 2028.
Fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas serta nilai jual komoditas seperti padi dan jagung. Dengan adanya alat pengering, desa juga diharapkan mampu mengembangkan industri turunan seperti pakan ternak berbasis jagung dan singkong sehingga tercipta ekosistem ekonomi yang lebih mandiri.
Gubernur juga menekankan pentingnya peran kepala desa sebagai ujung tombak pemerintahan dalam mengelola potensi lokal serta memastikan kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia meminta pengurus Apdesi Merah Putih menjadi organisasi yang mampu menjadi role model dalam inovasi dan pelayanan publik di tingkat desa.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Apdesi Merah Putih, Anwar Sadat, menyatakan organisasinya siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan desa hingga tingkat bawah.
Sedangkan Ketua DPD Apdesi Merah Putih Lampung, Lekat Dullah Adiputra, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program Pemerintah Provinsi Lampung dan menjaga sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, Pemprov Lampung berharap desa tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, melainkan menjadi subjek utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
