Media90 – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, menghadiri Upacara Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi Polisi Militer Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Jumat (13/2/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Marindo Kurniawan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Operasi Gaktib dan Yustisi. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian penting dalam upaya memperkuat disiplin serta meningkatkan kepatuhan hukum di lingkungan TNI.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan aparat penegak hukum lainnya dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Lampung. Dengan kerja sama yang solid, diharapkan situasi keamanan tetap kondusif guna mendukung pembangunan daerah.
“Pemprov Lampung mendukung penuh langkah-langkah penegakan ketertiban dan hukum. Dengan kolaborasi yang solid, kami optimistis stabilitas daerah dapat terus terjaga demi mendukung pembangunan,” ujar Marindo.
Sementara itu, dalam amanat tertulis Panglima TNI, Agus Subiyanto, yang dibacakan oleh Brigjen TNI Andrian Susanto, disampaikan bahwa Operasi Gaktib dan Yustisi merupakan agenda tahunan yang memiliki peran krusial dalam meningkatkan disiplin hukum serta kemampuan prajurit dan PNS TNI.
Operasi tahun ini diharapkan terus dikembangkan dengan pendekatan yang lebih edukatif, khususnya dalam meningkatkan pemahaman subjek hukum di kalangan prajurit dan PNS. Selain itu, operasi ini juga menjadi bagian dari upaya lanjutan dalam pencegahan sekaligus penelitian terhadap pelanggaran hukum di lingkungan TNI.
Kasdam juga menekankan pentingnya peningkatan kemampuan Polisi Militer dalam mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini terutama berkaitan dengan pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan siber, termasuk pengawasan ketat terhadap penyalahgunaan media sosial yang berpotensi merusak citra institusi.
Di sisi lain, optimalisasi teknologi informasi juga menjadi perhatian utama guna meningkatkan akuntabilitas dalam penanganan perkara pidana secara transparan. Selain itu, sinergitas antar aparat penegak hukum terus diperkuat melalui penyamaan persepsi, guna menghindari potensi gesekan di lapangan serta menjaga stabilitas keamanan yang kondusif.
