Media90 (media90.id) – Ketua DPP Partai Golkar sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat (Jabar), Ace Hasan Syadzily, mengklarifikasi bahwa tidak ada satu pun pengurus DPD atau struktural yang mengusulkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), seperti yang sebelumnya diklaim oleh beberapa eksponen Partai Golkar.
Sejumlah eksponen Partai Golkar sebelumnya mendorong pelaksanaan Munaslub untuk mengganti Ketua Umum Airlangga Hartarto.
Namun, Ace memastikan bahwa tidak ada pengurus DPD baik dari struktural yang mengusulkan adanya Munaslub.
Pernyataan ini disampaikan Ace di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (13/6/2023).
Ace menegaskan bahwa seluruh DPD Partai Golkar secara solid mendukung kepemimpinan Airlangga.
“Tidak ada satu pun di antara 38 provinsi. Kemarin dalam Rakernas, 38 DPD provinsi memberikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Pak Airlangga Hartarto,” ujar Ace.
Selain itu, Ace menyatakan bahwa saatnya bagi Partai Golkar untuk tidak lagi terlibat dalam perdebatan internal.
Ia menekankan pentingnya soliditas di internal partai dalam menghadapi Pemilu 2024.
Ace juga menegaskan bahwa dalam Rakernas yang lalu, Airlangga diberikan mandat untuk melakukan koalisi dan komunikasi politik dengan berbagai kekuatan politik, demi memastikan dirinya dapat maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.
Meskipun demikian, arah politik Partai Golkar masih belum jelas. Beberapa eksponen Partai Golkar yang tergabung dalam Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar menyatakan kekhawatiran mereka terhadap kepengurusan Airlangga dan arah politik partai yang belum jelas.
Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar menilai bahwa meskipun Partai Golkar masih bertekad mencalonkan Airlangga sebagai calon presiden, elektabilitasnya hanya mencapai satu persen.
Dalam logika politik, mereka menilai bahwa hal tersebut sulit untuk memenangkan kontestasi Pilpres, mengingat untuk menjadi pemenang Pilpres, diperlukan perolehan suara sebesar 50 persen plus satu.
Kemudian, terkait arah koalisi, Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar juga menganggapnya sebagai isu penting.
Lawrence TP Siburian, Wakil Ketua Umum Depinas Soksi yang menjadi perwakilan pemrakarsa, menyatakan bahwa saat ini hanya Partai Amanat Nasional (PAN) yang masih memungkinkan untuk berkoalisi dan membentuk poros baru dengan Partai Golkar.
Namun, ia tidak yakin apakah poros baru tersebut akan membawa kemenangan bagi Partai Golkar.
“PAN memiliki 7 persen dukungan, sementara Golkar memiliki 14 persen, jika digabungkan menjadi 21 persen. Namun, jika mereka berkoalisi dan maju bersama, pasti akan kalah. Pasti kalah. Persentase kekalahan sudah mencapai seratus persen,” ungkap Lawrence di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada Rabu (12/7/2023).
Menghadapi pertimbangan tersebut, Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar mendorong dilaksanakannya Munaslub melalui rapat pimpinan nasional (Rapimnas).
Mereka berharap agar setelah Rapimnas, Munaslub dapat digelar untuk menggantikan Airlangga dari posisi Ketua Umum Partai Golkar, demi kebesaran dan kemajuan partai tersebut.
Lawrence menjelaskan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan para ketua DPD Partai Golkar dari tingkat I hingga tingkat II mengenai rencana penggantian Airlangga.
Namun, para ketua DPD tersebut memilih untuk tidak mengungkapkan sikap mereka saat ini, mengingat mereka tengah menunggu Daftar Calon Tetap (DCT) untuk Pemilu.
Lawrence menekankan bahwa mereka tidak ingin tereliminasi dari DCT dan berharap untuk mendapatkan nomor urut yang kecil.
Meskipun demikian, Lawrence menyatakan bahwa mereka tidak dapat dibodohi.
Pertemuan Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar juga dihadiri oleh Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam.
Ridwan berjanji akan menyampaikan masukan tersebut kepada Dewan Pakar dan Ketua Umum DPP Partai Golkar, dalam upaya menyelamatkan Partai Golkar dalam Pemilu 2024.
Salah satu kesimpulan yang tercantum dalam surat terbuka mereka adalah penilaian buruk terhadap kepemimpinan Airlangga.
“Kami menyimpulkan bahwa kepemimpinan Saudara Airlangga Hartarto adalah kepemimpinan terburuk dalam sejarah Partai Golkar,” tulis surat terbuka tersebut.
