NASIONAL

Anggaran BGN Rp6,9 Miliar untuk Kaos Kaki Tuai Sorotan Publik, Rincian Pengadaan Jadi Perdebatan

Avatar
24
×

Anggaran BGN Rp6,9 Miliar untuk Kaos Kaki Tuai Sorotan Publik, Rincian Pengadaan Jadi Perdebatan

Sebarkan artikel ini
Sorotan Publik Anggaran BGN Rp69 Miliar untuk Kaos Kaki Jadi Perdebatan

Media90 – Penggunaan anggaran negara kembali menjadi perbincangan hangat. Kali ini, perhatian publik tertuju pada pengadaan kaos kaki oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

Temuan tersebut memicu berbagai reaksi karena dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan prioritas program yang sedang berjalan.

Ads
close ads

Dalam laporan yang beredar, BGN diketahui mengalokasikan dana sebesar Rp6,9 miliar untuk pembelian kaos kaki. Sebagian pengadaan dilakukan melalui sistem e-katalog dengan melibatkan PT Gajah Mitra Paragon, dengan nilai transaksi sekitar Rp3,4 miliar.

Harga satuan yang tercantum dalam pengadaan tersebut bervariasi, mulai dari puluhan ribu hingga mencapai Rp100.000 per pasang.

Dari total anggaran tersebut, pengadaan kaos kaki lapangan menjadi sorotan tersendiri. Untuk kategori ini saja, dana yang digelontorkan mencapai Rp1,7 miliar. Jika mengacu pada harga satuan Rp100.000, jumlah yang dibeli diperkirakan sekitar 17.000 pasang.

Jika dibandingkan dengan harga di pasaran, kaos kaki dengan harga Rp100.000 per pasang sudah dapat diperoleh dari berbagai merek yang cukup dikenal. Perbandingan ini kemudian memicu perdebatan di tengah masyarakat mengenai kewajaran harga dalam pengadaan tersebut.

Pengadaan ini disebut berkaitan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan pemerintah. Namun, muncul pertanyaan dari publik mengenai relevansi pengeluaran tersebut terhadap tujuan utama program, yakni peningkatan gizi masyarakat.

Banyak pihak menilai bahwa penggunaan dana publik seharusnya lebih difokuskan pada kebutuhan yang benar-benar mendesak dan berdampak langsung pada masyarakat. Apalagi sebelumnya, sejumlah pengadaan lain seperti kendaraan listrik dengan nilai tinggi juga sempat menjadi sorotan publik.

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terkait efektivitas perencanaan anggaran negara secara keseluruhan.

Munculnya polemik ini mendorong berbagai kalangan untuk meminta peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Pengawasan yang lebih ketat dinilai penting agar setiap pengeluaran benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kontroversi di kemudian hari.

Publik berharap program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan optimal tanpa terganggu oleh isu pengadaan yang memicu polemik di masyarakat.

Tinggalkan Balasan