Media90 – Suasana rapat kerja antara Komisi VII DPR RI dan Kementerian Pariwisata mendadak tegang. Sorotan utama tertuju pada Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, yang dinilai belum maksimal dalam menyampaikan penjelasan di forum resmi.
DPR Soroti Jawaban Menteri Lewat Media Sosial
Ketua Komisi VII DPR, Saleh Daulay, mengkritik cara penyampaian jawaban yang dinilai tidak sesuai etika forum parlemen.
Menurutnya, beberapa pertanyaan anggota dewan justru dijawab melalui media sosial, bukan dalam rapat resmi yang seharusnya menjadi ruang diskusi terbuka.
“Kemarin kan sudah ada beberapa pertanyaan yang dijawab oleh Ibu Menteri, tapi belum semua. Ada yang dicicil lewat medsos, padahal sebetulnya jawaban itu di sini mestinya, bukan di medsos. Karena di sini boleh berdebat,” tegas Saleh.
Ia menegaskan bahwa rapat kerja merupakan forum utama untuk membahas kebijakan secara transparan, termasuk evaluasi program tahun sebelumnya.
Prestasi 154 Penghargaan Dipertanyakan Dampaknya
Dalam rapat tersebut, Kementerian Pariwisata memaparkan capaian 154 penghargaan internasional sepanjang 2025, meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya.
Namun, DPR mempertanyakan manfaat konkret dari pencapaian tersebut bagi masyarakat.
“Tapi rakyatnya dapat apa? Saya ingin ini dijelaskan satu per satu, jenisnya apa saja, dan dampaknya untuk rakyat Indonesia,” ujar Saleh dengan nada tegas.
Ketegangan semakin meningkat saat ditemukan adanya ketidaksesuaian data anggaran. Selisih mencapai miliaran rupiah membuat anggota dewan menuntut penjelasan rinci.
Saleh menegaskan bahwa data keuangan tidak boleh mengandung kesalahan karena bersifat eksak dan krusial dalam pengambilan keputusan.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pariwisata diminta segera melakukan perbaikan laporan. DPR memberikan tenggat waktu lima hari kepada kementerian untuk menyelaraskan kembali data keuangan agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Klarifikasi Menpar: Bantah Tak Siap Rapat
Menanggapi polemik tersebut, Widiyanti Putri Wardhana memberikan klarifikasi melalui akun Instagram pribadinya.
Ia membantah anggapan bahwa dirinya tidak siap atau menghindari rapat dengan DPR.
“Tidak benar. Kami rapat itu diundang DPR sebagai mitra. Saya bahkan menyampaikan sudah mengosongkan waktu dan siap rapat sampai malam. Tapi ini tidak dikutip media,” jelas Widiyanti.
Ia juga menegaskan bahwa penghargaan internasional yang diraih Indonesia memiliki peran penting dalam meningkatkan citra pariwisata nasional dan diperoleh secara kredibel tanpa praktik berbayar.
