Media90.id – Sebuah video yang memperlihatkan keluhan seorang sopir truk terkait sejumlah biaya yang harus dibayarkan saat melakukan aktivitas bongkar muat di Pasar Teknik Umum (TU) Kemang, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, viral di media sosial.
Video tersebut menarik perhatian publik lantaran memperlihatkan perdebatan antara sopir dengan seseorang di lokasi pasar mengenai sejumlah pembayaran yang diminta kepada pengemudi yang mengantarkan barang.
Dalam rekaman yang beredar, sopir mempertanyakan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan. Ia juga menyoroti adanya karcis yang menurutnya tidak mencantumkan nominal pembayaran secara jelas.
Sopir Sebut Sudah Bayar Parkir dan Bongkar Muat
Dalam video tersebut, sopir mengaku telah membayar sejumlah biaya sebelum kembali diminta memberikan uang tambahan.
Ia menyebut telah membayar biaya parkir sebesar Rp15 ribu dan biaya bongkar muat sebesar Rp10 ribu.
Namun, setelah pembayaran tersebut, dirinya kembali diminta melakukan pembayaran melalui karcis tambahan yang menurutnya tidak mencantumkan nominal secara jelas.
“Pasar Kemang ini banyak pengeluaran. Tadi di sana masuk Rp15 ribu. Ada karcis ini. Ini masuk Rp10 ribu. Ini pasarnya Rp15 ribu. Ini tadi sudah dikasih Rp5 ribu enggak mau,” ujar sopir dalam video yang beredar di media sosial.
Keluhan tersebut kemudian memicu berbagai tanggapan masyarakat yang mempertanyakan mekanisme penarikan biaya di kawasan pasar.
Pihak di Lokasi Sebut Tarif Berlaku Sama untuk Semua Sopir
Dalam video yang sama, seseorang yang terlibat percakapan dengan sopir memberikan penjelasan mengenai nominal pembayaran yang dipersoalkan.
Menurutnya, biaya yang diminta memang sebesar Rp10 ribu dan berlaku bagi seluruh sopir yang melakukan aktivitas serupa.
“Bukan Rp5 ribu enggak mau, itu memang Rp10 ribu. Nanti tanya saja sama yang lain. Semuanya sama,” ujar pria dalam video tersebut.
Pernyataan tersebut kemudian menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai status pembayaran yang dimaksud, termasuk apakah biaya tersebut merupakan pungutan resmi atau iuran yang telah disepakati oleh pihak tertentu di lingkungan pasar.
Diduga Berkaitan dengan Paguyuban Kuli Bongkar Muat
Berdasarkan informasi sementara yang beredar, pungutan yang dipersoalkan dalam video disebut berkaitan dengan paguyuban kuli bongkar muat yang beraktivitas di Pasar TU Kemang.
Disebutkan bahwa mekanisme iuran tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pekerja bongkar muat dan pedagang di Pasar TU Kemang yang telah berlangsung sejak lama.
Kesepakatan tersebut juga dikabarkan telah dituangkan dalam perjanjian bermaterai yang dibahas melalui rapat bersama pihak-pihak terkait.
Meski demikian, informasi mengenai kesepakatan tersebut masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, terutama mengenai bentuk perjanjian, pihak yang terlibat, dasar penerapan iuran, serta mekanisme pembayarannya terhadap pengemudi yang datang dari luar kawasan pasar.
PPJ Sebut Karcis Tambahan Bukan Pungutan Resmi
Viralnya video tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pembayaran yang berlaku bagi kendaraan yang melakukan aktivitas bongkar muat di Pasar TU Kemang.
Para sopir tentu membutuhkan kepastian mengenai tarif yang harus dibayarkan ketika memasuki area pasar maupun saat melakukan proses bongkar muat barang.
Di sisi lain, apabila terdapat iuran yang dikelola oleh kelompok atau paguyuban tertentu, diperlukan kejelasan mengenai dasar penarikan dana, pihak yang menerima pembayaran, serta penggunaan dana tersebut.
Berdasarkan penjelasan yang dihimpun hingga saat ini, pihak PPJ menyebut karcis tambahan yang dipersoalkan dalam video bukan merupakan pungutan resmi PPJ.
Dana yang terkumpul dari pembayaran tersebut juga disebut tidak masuk ke kas Perumda.
Transparansi Dinilai Penting untuk Hindari Kesalahpahaman
Kasus yang viral di media sosial ini kembali menyoroti pentingnya transparansi dalam mekanisme penarikan biaya di kawasan pasar.
Kejelasan mengenai tarif, dasar hukum atau kesepakatan yang berlaku, serta pihak yang berwenang melakukan penarikan pembayaran menjadi hal penting untuk menghindari kesalahpahaman.
Kondisi tersebut juga menyangkut hubungan antara sopir, pedagang, pekerja bongkar muat, dan pengelola pasar.
Publik kini menantikan penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait mengenai mekanisme iuran yang diberlakukan di Pasar TU Kemang.
Termasuk bagaimana kesepakatan antara paguyuban kuli bongkar muat dan pedagang diterapkan dalam praktik di lapangan.
Dengan adanya kejelasan mengenai tarif dan mekanisme pembayaran, diharapkan aktivitas bongkar muat dapat berjalan lebih tertib sekaligus memberikan kepastian bagi para pengemudi yang datang mengantarkan barang ke kawasan Pasar TU Kemang.
