Media90 – Fraksi PKS DPRD Lampung Selatan mengajukan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terkait perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024.
Dalam rapat Paripurna dengan agenda pengambilan keputusan Ranperda perubahan APBD 2024 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Lampung Selatan, Juru Bicara Fraksi PKS, M. Akyas, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.
Menurut Fraksi PKS, dengan adanya penurunan proyeksi pendapatan daerah, Pemkab perlu menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang berfokus pada prioritas kebijakan pembangunan.
Mereka menekankan perlunya formulasi yang tepat agar kegiatan pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat secara efektif dan efisien.
“Dengan berkurangnya proyeksi pendapatan, kegiatan harus difokuskan pada prioritas yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” ungkap M. Akyas.
Fraksi PKS juga menekankan pentingnya inovasi dan upaya ekstra dalam merealisasikan perolehan pendapatan asli daerah (PAD) untuk tahun 2024.
M. Akyas menyoroti perlunya manajemen yang baik terkait pengelolaan pajak, terutama seiring dengan meningkatnya destinasi wisata di daerah tersebut.
“Kita perlu meningkatkan kontribusi terkait peningkatan fasilitas penunjang destinasi wisata untuk mendukung pendapatan asli daerah,” tambahnya.
Dalam pandangannya, Fraksi PKS mengharapkan adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan layanan publik oleh organisasi perangkat daerah (OPD).
Mereka juga menyarankan agar kegiatan pembangunan infrastruktur jalan diprioritaskan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi jalan penghubung kecamatan serta sentra ekonomi, dengan memperhatikan pemerataan wilayah dan pokok pikiran anggota DPRD.
Masukan dari Fraksi PKS juga mencakup penataan keuangan di masing-masing OPD yang mengalami penurunan anggaran di APBD Perubahan tahun 2024.
Mereka mendorong agar Pemkab tidak mengurangi atau menghapus kegiatan belanja langsung ke masyarakat dan tetap memperhatikan pencapaian indikator kinerja utama APBD.
“Pemkab Lampung Selatan perlu kecermatan dan kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan, terutama dalam menjaga keseimbangan pendapatan dan belanja daerah untuk menghindari defisit anggaran di akhir tahun,” ujar M. Akyas.
Fraksi PKS mengingatkan agar semua program yang telah direncanakan dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari empat bulan.
Mereka berharap agar pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif untuk mencapai hasil yang optimal bagi masyarakat.
