Media90 – Federasi Pergerakan Serikat Buruh Indonesia (FPSBI) Lampung mempertanyakan kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), menyebutnya sebagai program yang merugikan pekerja.
Menurut Bendahara FPSBI Lampung, Tri Susilo, Tapera menambah beban finansial bagi pekerja yang sudah terbebani dengan potongan gaji seperti BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Tapera ini bentuknya tabungan, tapi sangat mengikat dan wajib,” ujar Tri pada Minggu, 2 Juni 2024.
Dia menyoroti bahwa untuk mendapatkan manfaat rumah dari program Tapera, pekerja perlu menabung dalam jangka waktu yang cukup lama. Namun, dia khawatir bahwa aliran dana yang terkumpul bisa menjadi sasaran korupsi.
Tri memperhitungkan bahwa dengan potongan 3 persen dari gaji sebesar Rp5 juta per bulan, hanya sekitar Rp100 ribu yang terkumpul setiap bulannya.
Dengan harga rumah mencapai Rp166 juta, dia bertanya-tanya berapa lama dibutuhkan untuk mencapai jumlah tersebut.
Menurutnya, pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang menguntungkan pekerja, seperti program perumahan dengan DP 0 persen dan cicilan yang terjangkau, bukan menambah beban dengan program seperti Tapera.
Dia juga menekankan perlunya pemerintah mengurangi beban pekerja dengan memotong gaji para menteri dan pengelola BPJS.
Tri menegaskan penolakan dari pihaknya terhadap program Tapera ini. “Tapera juga merugikan perusahaan karena harus menalangi 0,5 persen. Makanya banyak perusahaan keberatan,” ungkapnya.
