Media90 – Indonesia Narcotic Watch (INW) mengkritik disparitas vonis pengadilan terhadap para terpidana kasus narkoba (narkotika, psikotropika, dan obat terlarang lainnya) dari jaringan Fredy Pratama.
INW menilai perbedaan vonis yang tidak proporsional ini mencerminkan adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum.
Selain itu, menunjukkan inkonsistensi dalam upaya pemberantasan narkoba oleh pemerintah.
Direktur Eksekutif INW, Budi Tanjung, mengungkapkan bahwa beberapa terdakwa dalam kasus sindikat narkoba Fredy Pratama menerima vonis yang sangat rendah, sementara yang lainnya mendapat hukuman sangat berat.
Meskipun mengakui bahwa vonis setiap kasus berbeda tergantung pada fakta dan bukti yang ada, Budi menyatakan bahwa disparitas perbedaan penjatuhan pidana tanpa alasan yang jelas menimbulkan pertanyaan.
Mantan Kepala Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan, Andres Gustami, misalnya, dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Lampung.
Sementara itu, Wempi Wijaya, salah satu bandar sabu dalam jaringan Fredy Pratama, hanya mendapat vonis 12 tahun oleh PN Makassar, Sulawesi Selatan.
Belly Saputra, seorang kurir dalam jaringan Fredy, menerima vonis penjara seumur hidup oleh PN Tanjungkarang, sementara Lian Silas, ayah Fredy Pratama, hanya mendapat vonis 1,8 tahun penjara oleh PN Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Terbaru, Adelia Putri Salma, selebgram asal Palembang, dijatuhi vonis 5 tahun penjara karena menampung uang hasil penjualan narkoba suaminya yang terafiliasi dengan jaringan Fredy Pratama.
INW menilai bahwa inkonsistensi putusan pengadilan dalam kasus sindikat narkoba Fredy Pratama mencerminkan adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum, serta menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum.
Kebijakan pemerintah yang berusaha tegas dalam memberantas narkoba seharusnya tercermin dalam putusan pengadilan, namun adanya vonis yang bervariasi menunjukkan ketidak konsistenan tersebut.
Di sisi lain, upaya memberi efek jera harus menghadirkan transparansi dan konsistensi dalam proses peradilan kasus narkoba.
Penegakan hukum yang adil dan merata penting untuk memastikan semua pelaku kejahatan narkotika mendapatkan hukuman setimpal perbuatannya.
INW menyerukan adanya evaluasi terhadap sistem peradilan dan peraturan perundang-undangan terkait guna mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan yang menyebabkan disparitas vonis ini.
Evaluasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia.
INW tetap mendukung penuh upaya pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan mendorong kolaborasi antara penegak hukum, lembaga peradilan, dan masyarakat dalam memerangi peredaran narkotika.
