Media90 (media90.id) – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung, Moh Mukri, telah menyerukan kepada partai politik agar menghentikan dan tidak melakukan politik identitas agama dalam proses Pemilu 2024.
“Pihak-pihak politik harus berhenti menjual agama, tidak boleh menjadikan solusi kehidupan berpolitik, dan harus menghindari menjadi masalah dalam politik. Jika hal ini terus terjadi, maka akan terus memunculkan masalah,” ujar Moh Mukri pada Sabtu (1/7/2023).
Menurut Moh Mukri, yang juga menjabat sebagai Ketua PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), demokrasi merupakan proses yang membutuhkan kedewasaan dan waktu.
Oleh karena itu, tantangan yang harus dihadapi saat ini adalah bagaimana menghindari politik identitas yang menggunakan agama sebagai alat politik.
“Kami di Nahdlatul Ulama (NU) juga menjadi sponsor untuk mengkampanyekan penghindaran politik identitas, dengan memberikan kebebasan bagi warga untuk memilih partai politik sesuai keyakinan mereka,” tambah Moh Mukri.
Selain itu, MUI dan PBNU juga mendukung kampanye anti politik uang yang masih sering terjadi.
Moh Mukri meminta kepada partai politik agar lebih fokus menjual program-program seperti pemberantasan kemiskinan, pembangunan, dan lainnya, serta menghindari penggunaan agama dalam politik.
Di sisi lain, Ketua DPP PDI Perjuangan Lampung, Sudin, menyatakan komitmennya untuk tidak melakukan politik identitas dalam setiap tahapan proses demokrasi dalam Pemilu 2024.
“Jika ada kader yang terlibat dalam politik identitas, silakan melaporkannya langsung kepada saya, dan saya akan meneruskannya secara tertulis kepada DPP PDIP. DPP pasti akan mengambil keputusan yang bijaksana,” kata Sudin.
Sudin juga menegaskan bahwa agama dan politik adalah dua hal yang berbeda, sehingga tidak boleh saling tercampur aduk atau disalahgunakan.
