Media90 – Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menunjukkan komitmen kuat dalam upaya memberantas korupsi di lingkungan pemerintah kota.
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam setiap proses perencanaan anggaran di Pemerintah Kota Bandar Lampung.
Hal ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, serta mencegah adanya penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.
Eva Dwiana menjelaskan, “Kami selalu melaporkan rancangan anggaran kegiatan kepada BPKP, setelah dinyatakan baik, baru kami akan melaksanakan kegiatan tersebut, karena semua kegiatan mendapatkan pendampingan BPKP.”
Melalui kolaborasi ini, Pemkot Bandar Lampung berharap dapat mencegah terjadinya korupsi dengan melibatkan pengawasan yang lebih ketat dalam setiap tahap perencanaan anggaran.
Selain melibatkan BPKP, Pemkot Bandar Lampung juga memperluas upaya pencegahan korupsi dengan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung.
Seluruh rancangan anggaran kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) akan disampaikan kepada Kejari untuk mendapatkan perhatian dan pengawasan ekstra.
Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penyimpangan anggaran dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan.
Eva Dwiana menambahkan, “Tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan anggaran di setiap kegiatan, jadi kami juga koordinasi dengan Kejari Bandar Lampung supaya kegiatan pembangunan berjalan dengan baik.”
Dengan langkah ini, Pemkot Bandar Lampung berupaya memastikan bahwa pembangunan di kota ini dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bermanfaat bagi masyarakat tanpa adanya penyalahgunaan anggaran.
Komitmen Pemkot Bandar Lampung dalam mencegah korupsi tidak hanya sekadar retorika, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata dengan melibatkan lembaga-lembaga pengawasan yang kompeten, seperti BPKP dan Kejari.
Melalui upaya bersama ini, diharapkan seluruh proses pemerintahan di Bandar Lampung dapat berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
