Media90 – Pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan komitmen serius dalam menangani persoalan banjir yang selama ini menjadi tantangan utama di ibu kota Provinsi Lampung. Penanganan tidak lagi dilakukan secara parsial, melainkan melalui pendekatan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak lintas sektor.
Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Roadmap Penanganan Banjir Bandar Lampung: Solusi Infrastruktur, Lingkungan, dan Kebijakan” yang digelar di Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya, Selasa (28/4/2026).
Forum ini menjadi wadah strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, akademisi, pakar lingkungan, hingga komunitas masyarakat. Tujuannya adalah merumuskan langkah konkret penanganan banjir secara komprehensif dan berkelanjutan.
FGD tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Lampung yang diwakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung. Dalam sambutannya, pemerintah provinsi menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kolaboratif ini, mengingat peran strategis Bandar Lampung sebagai pusat aktivitas pemerintahan dan ekonomi di daerah.
Sebagai tuan rumah, pihak kampus IIB Darmajaya turut mengapresiasi terselenggaranya forum tersebut. Kegiatan ini dinilai penting sebagai jembatan antara pemikiran akademik dan kebijakan publik dalam penyelesaian persoalan perkotaan.
Berbagai unsur hadir dalam diskusi tersebut, di antaranya OPD, Forkopimda, camat, lurah, komunitas peduli lingkungan, serta mahasiswa. Sejumlah isu krusial dibahas, seperti normalisasi sungai, pengelolaan drainase perkotaan, perlindungan daerah resapan air, penataan ruang, penguatan regulasi, hingga partisipasi masyarakat.
Hasil diskusi mengerucut pada komitmen bersama untuk mendukung implementasi roadmap penanganan banjir berbasis data dan kajian ilmiah. Selain itu, forum juga menekankan pentingnya sinergi antara pembangunan infrastruktur, kebijakan lingkungan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mitigasi bencana.
Dalam pemaparannya, Wali Kota Eva Dwiana menegaskan bahwa banjir tidak dapat ditangani oleh pemerintah saja, melainkan membutuhkan keterlibatan semua pihak.
“Banjir ini bukan hanya masalah pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Semua pihak harus ikut terlibat dalam penanganannya,” ujar Eva.
Ia juga menjelaskan bahwa kondisi geografis Bandar Lampung menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya risiko banjir. Kota ini dilintasi sedikitnya enam sungai besar serta sekitar 33 aliran sungai kecil, yang sebagian mengalami penyempitan akibat bangunan di sekitar bantaran sungai.
Menurutnya, banyak bangunan yang berdiri di atas atau menutup aliran sungai sehingga menghambat aliran air saat curah hujan tinggi.
“Banyak bangunan yang berdiri di atas sungai, bahkan menutup aliran air. Ini yang membuat fungsi sungai tidak berjalan normal,” jelasnya.
Meski demikian, Eva menegaskan bahwa penertiban tetap akan dilakukan dengan pendekatan humanis untuk menghindari konflik sosial di masyarakat.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya koordinasi lintas instansi, terutama antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung. Menurutnya, penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
“Penanganan banjir harus dilakukan secara bersama, dari hulu sampai hilir. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Di akhir kegiatan, Eva menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan roadmap penanganan banjir. Ia berharap hasil forum ini dapat segera diwujudkan dalam langkah nyata yang terintegrasi.
“Kita semua tentu berharap ke depan tidak ada lagi banjir di Bandar Lampung. Ini menjadi harapan bersama yang harus kita wujudkan,” pungkasnya.
