Media90 – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan komitmennya untuk mewujudkan daerah yang inklusif dan berkeadilan bagi penyandang disabilitas, sejalan dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi antara Pemprov Lampung dengan DPD Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Lampung, yang berlangsung di Kantor Gubernur Lampung, Senin (6/10/2025).
Ketua DPD Gerkatin Lampung, Muhammad Faris, menyampaikan aspirasi komunitasnya sekaligus meminta dukungan Pemprov Lampung untuk memperkuat kebijakan dan fasilitas publik yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas, khususnya teman tuli.
“Kami berharap Lampung bisa menjadi provinsi yang benar-benar inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas, sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan,” ujar Faris.
Pemprov Apresiasi Semangat Komunitas Gerkatin
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, yang mewakili Gubernur Rahmat Mirzani Djausal (Mirza), menyampaikan apresiasi tinggi terhadap semangat komunitas Gerkatin yang aktif memperjuangkan kesetaraan hak penyandang disabilitas.
“Kami memiliki visi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemerintah di bawah pembinaan Gubernur Mirza sangat peduli terhadap penyandang disabilitas, termasuk teman-teman tuli,” ujar Jihan Nurlela.
Ia menegaskan bahwa Pemprov Lampung akan terus mendorong berbagai kebijakan yang memastikan akses informasi dan layanan publik dapat dinikmati secara setara oleh semua kalangan.
Dukungan Konkret: Hadirkan Juru Bahasa Isyarat di Kegiatan Pemerintah
Wakil Gubernur Jihan menyoroti pentingnya kehadiran Juru Bahasa Isyarat (JBI) dalam setiap kegiatan pemerintah yang bersifat publik, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) atau forum-forum daerah lainnya.
“Kegiatan yang menjangkau masyarakat luas nanti akan kami hadirkan juru bahasa isyarat. Kami juga akan berkonsultasi dengan Biro Hukum untuk membuat MoU dengan Gerkatin, agar dapat melibatkan anggotanya sebagai Juru Bahasa Isyarat resmi dalam kegiatan Pemprov,” kata Jihan.
Langkah ini, lanjutnya, merupakan bagian dari upaya Pemprov Lampung membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan disabilitas.
Dorong Akses Pendidikan dan Kemandirian Ekonomi
Dalam audiensi tersebut, perwakilan Gerkatin juga menyampaikan berbagai masukan terkait peluang kerja, pelatihan vokasi, serta peningkatan keterampilan bagi penyandang tuli di Lampung.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyatakan bahwa Pemprov Lampung akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Pendidikan.
Ia juga berpesan agar Gerkatin terus memotivasi para anggotanya, terutama yang putus sekolah, untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensi diri.
“Kami ingin semua penyandang disabilitas di Lampung memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Pemerintah akan terus mendukung agar hal ini bisa terwujud,” ujarnya.
Menuju Lampung yang Inklusif dan Berkeadilan
Melalui pertemuan tersebut, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama dengan berbagai komunitas penyandang disabilitas, termasuk Gerkatin, dalam upaya menciptakan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Langkah ini menjadi bagian penting dari visi Pemprov Lampung untuk memastikan tak ada satu pun warga yang tertinggal dalam pembangunan daerah, serta memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan sosial di Bumi Ruwa Jurai.
