Media90 – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar rapat tindak lanjut Instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait antisipasi kebencanaan hidrometeorologi di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (21/11/2025). Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung (Sekdaprov), Marindo Kurniawan, dan dihadiri perangkat daerah, BMKG, serta pemangku kepentingan kebencanaan lainnya.
Rapat ini merupakan tindak lanjut Surat Kemendagri tertanggal 17 November 2025 yang menekankan komitmen pemerintah daerah dalam mitigasi bencana hidrometeorologi. BMKG dalam paparannya menyampaikan perkembangan cuaca nasional yang perlu diwaspadai dalam beberapa bulan ke depan.
BMKG memprediksi wilayah Indonesia bagian selatan, termasuk Provinsi Lampung, akan mengalami curah hujan tinggi hingga sangat tinggi pada November 2025 sampai Januari 2026. Selain itu, BMKG turut mendeteksi bibit Siklon Tropis 97S di Laut Timor dan sirkulasi siklonik di Samudera Hindia. Dua fenomena tersebut berpotensi memicu hujan deras, angin kencang, serta gelombang tinggi antara 2,5–4 meter di perairan selatan, termasuk wilayah perairan Lampung.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Pemprov Lampung menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi. Di antaranya penyiapan logistik dan peralatan penanggulangan bencana, pelaksanaan apel siaga bersama, inventarisasi wilayah rawan bencana, mitigasi sejak dini, pemantauan berkala, serta penyebaran informasi berbasis data secara real time.
Kesiapan juga dipaparkan oleh BPBD Lampung, BMKG, Basarnas, TNI dan Polri, serta Bulog Lampung. Seluruh instansi menyampaikan langkah penanganan awal dan kesiapan sumber daya masing-masing.
Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menghadapi potensi bencana yang diprediksi berlangsung beberapa bulan ke depan. Ia juga menekankan pentingnya kesiapan perencanaan, koordinasi, anggaran, hingga peralatan pendukung.
“Saya melihat semua kesiapan dari berbagai instansi terkait sudah siap, jadi semua sudah memiliki gambaran apa yang perlu dilakukan,” ujar Marindo.
Ia meminta OPD dan instansi terkait melakukan konsolidasi internal dan menindaklanjuti arahan Kemendagri secara konkret. Marindo juga menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, mengingat wilayah terdampak berada di daerah, bukan langsung di tingkat provinsi.
“Mohon dipastikan koordinasi dengan kabupaten-kabupaten, jangan sampai mereka berjalan sendiri. Provinsi harus mengingatkan apa saja yang perlu mereka siapkan, termasuk kebutuhan bantuan dari BNPB, Basarnas, maupun Bulog,” tegasnya.
Selain itu, Marindo mendorong pelaksanaan simulasi kebencanaan secara berkala sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan personel di lapangan. Ia mengapresiasi berbagai simulasi yang telah digelar sejumlah pihak, termasuk Polda Lampung dan Basarnas, yang dinilai menjadi bagian penting dalam memitigasi risiko bencana.
Pemprov Lampung berharap seluruh pihak dapat memperkuat koordinasi dan respons cepat agar potensi dampak bencana hidrometeorologi dapat diminimalkan dan masyarakat mendapatkan perlindungan optimal.
