Media90.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung memproyeksikan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp2,714 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp55 miliar dibandingkan APBD 2026 yang ditetapkan sebesar Rp2,658 triliun.
Proyeksi pendapatan daerah tersebut disampaikan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana saat menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kota Bandar Lampung, Senin (20/7/2026).
Eva mengatakan, penyusunan KUA-PPAS 2027 mengacu pada kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung.
Menurutnya, kebijakan anggaran tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga disusun dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pendapatan daerah tidak hanya dimaksudkan untuk mengoptimalkan target penerimaan, tetapi juga harus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Eva.
Dalam rancangan tersebut, Pemkot Bandar Lampung menetapkan enam prioritas pembangunan pada 2027.
Keenam prioritas itu meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, pembangunan infrastruktur perkotaan, penguatan ketertiban dan keamanan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah, serta pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
Eva menjelaskan, penyusunan program pembangunan juga mempertimbangkan sejumlah isu strategis. Di antaranya pemenuhan standar pelayanan minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang, hingga penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dari sisi pendapatan, Pemkot Bandar Lampung menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,164 triliun.
Target tersebut bersumber dari pajak daerah sebesar Rp975 miliar, retribusi daerah Rp49 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp15 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp124 miliar.
Sementara itu, pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp1,550 triliun. Angka tersebut terdiri atas transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp1,355 triliun dan transfer antar daerah sebesar Rp195 miliar.
Untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan, belanja daerah direncanakan mencapai Rp2,725 triliun.
Selain itu, penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp126 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan pinjaman daerah.
Adapun pengeluaran pembiayaan sebesar Rp115 miliar akan dialokasikan untuk penyertaan modal, investasi daerah, serta pembayaran cicilan pokok utang.
Usai rapat paripurna, Eva berharap pembahasan KUA-PPAS dapat segera ditindaklanjuti oleh DPRD Kota Bandar Lampung. Dengan demikian, berbagai program pembangunan untuk 2027 dapat segera dipersiapkan.
“Mudah-mudahan segera dirapatkan kembali. Harapan kita seluruh program tahun 2027 bisa terealisasi,” ujarnya.
Eva menambahkan, fokus pembangunan pada 2027 akan diarahkan pada peningkatan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan dan drainase.
Selain itu, Pemkot Bandar Lampung juga berencana menambah fasilitas kesehatan dan pendidikan.
“Kita fokus pembangunan jalan dan infrastruktur. Selain itu, akan membangun beberapa puskesmas dan menambah beberapa sekolah SMP,” pungkasnya.
