Media90 – Kondisi layanan kesehatan tingkat dasar di Bandar Lampung kembali menjadi sorotan. Sejumlah puskesmas di kota tersebut dilaporkan masih mengalami kekurangan tenaga kesehatan, mulai dari tenaga medis umum hingga tenaga pendukung layanan.
Temuan ini mencuat setelah Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah puskesmas dalam beberapa hari terakhir.
Dalam kunjungannya, Asroni menemukan persoalan serupa di hampir seluruh lokasi yang ditinjau, yakni keterbatasan jumlah tenaga kesehatan yang tidak sebanding dengan tingginya beban pelayanan kepada masyarakat.
“Hasil sidak kami menunjukkan masih banyak puskesmas yang kekurangan tenaga kesehatan. Ini persoalan serius yang harus segera ditangani,” ujar Asroni, Rabu (22/4/2026).
Beberapa puskesmas yang menjadi lokasi peninjauan di antaranya Puskesmas Sukabumi, Puskesmas Campang Raya, Way Laga, Sukaraja, hingga Puskesmas Panjang. Di sejumlah titik tersebut, tenaga medis yang tersedia dinilai belum mampu mengimbangi kebutuhan layanan harian yang terus meningkat.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Dengan keterbatasan sumber daya manusia, pelayanan dikhawatirkan tidak dapat berjalan optimal.
Asroni menegaskan bahwa puskesmas merupakan garda terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan. Jika lini pertama ini tidak diperkuat, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat, mulai dari antrean panjang hingga layanan yang tidak maksimal.
“Kesehatan adalah kebutuhan dasar. Kalau tenaga medis kurang, otomatis pelayanan tidak akan maksimal. Ini yang harus menjadi prioritas pemerintah,” tegasnya.
Selain jumlah tenaga medis, ia juga menyoroti kekurangan tenaga pendukung seperti psikolog dan fisioterapis. Padahal, kebutuhan layanan kesehatan mental serta standar pelayanan yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan menuntut ketersediaan tenaga tersebut.
“Ini bukan hanya soal dokter atau perawat. Kita juga butuh tenaga psikolog dan fisioterapis, apalagi ini berkaitan dengan standar pelayanan BPJS,” tambah Asroni.
Melihat kondisi tersebut, DPRD mendorong Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan dan distribusi tenaga kesehatan di seluruh puskesmas.
Menurutnya, permasalahan ini tidak cukup diselesaikan dengan penambahan tenaga saja, tetapi juga harus diiringi dengan pemerataan distribusi agar tidak terjadi ketimpangan antarwilayah.
Asroni juga menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang, mulai dari rekrutmen tenaga kesehatan baru, penempatan yang tepat, hingga peningkatan kapasitas tenaga yang sudah ada.
“Jangan sampai ada puskesmas yang kelebihan tenaga, sementara yang lain kekurangan. Ini harus ditata dengan baik,” ujarnya.
Temuan ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah bahwa sektor kesehatan, khususnya di level pelayanan dasar, masih membutuhkan perhatian serius. Di tengah tuntutan layanan yang cepat dan berkualitas, keberadaan tenaga kesehatan yang memadai menjadi faktor kunci.
DPRD, lanjut Asroni, akan terus mengawal persoalan ini agar tidak berlarut-larut. Ia menegaskan, langkah konkret harus segera diambil agar masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan.
“Kami akan dorong pemerintah kota untuk segera mengambil kebijakan. Jangan sampai masyarakat menanggung dampaknya karena pelayanan yang tidak optimal,” pungkasnya.
