Media90.id – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan pemerintah meminta waktu satu bulan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk merapikan berbagai persoalan yang masih menghambat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu disampaikan Zulhas usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo dan sejumlah menteri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
“Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan. Ya, satu bulan lagi. Satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan,” kata Zulhas.
Menurutnya, selama satu bulan ke depan pemerintah akan melakukan evaluasi dan pendalaman terhadap berbagai kendala yang ditemukan di lapangan. Setelah proses tersebut selesai, hasil kajian akan dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo sebagai dasar pengambilan keputusan lanjutan.
“Setelah itu, langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam satu bulan dari hari ini. Saya kira dua itu yang penting kami putuskan pada malam hari ini,” ujarnya.
Zulhas menjelaskan terdapat sejumlah persoalan yang saat ini masih menjadi perhatian pemerintah dalam pelaksanaan MBG. Di antaranya dugaan penyalahgunaan program, hingga wilayah yang seharusnya sudah menerima layanan namun belum memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Banyak, ya. Yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya,” ungkapnya.
Ia juga menyebut terdapat sejumlah lokasi yang sebenarnya telah memiliki bangunan pendukung, tetapi belum dapat beroperasi sesuai rencana. Karena itu, pemerintah masih melakukan pendataan dan inventarisasi seluruh persoalan sebelum menetapkan kebijakan berikutnya.
“Ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal. Satu bulan ini kita akan paparkan ke Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya,” lanjutnya.
Selain membahas Program Makan Bergizi Gratis, rapat terbatas tersebut juga menyoroti penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Zulhas kembali menegaskan koperasi tersebut akan menjadi infrastruktur pemerintah dalam mendistribusikan berbagai bantuan sosial dan barang bersubsidi kepada masyarakat.
“Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah nanti menyalurkan bantuan-bantuan, seluruh bantuan. Kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi,” katanya.
Tak hanya itu, KDMP juga akan berfungsi sebagai off-taker atau pembeli hasil pertanian masyarakat. Melalui skema tersebut, koperasi dapat menyerap komoditas seperti gabah, jagung, dan hasil pertanian lainnya apabila harga di tingkat petani berada di bawah harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Nomor dua, dia sebagai off-taker. Kalau harga seperti gabah, jagung, dan lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi bisa menjadi pembeli produk-produk pertanian yang harganya sudah ditentukan pemerintah,” ujar Zulhas.
