Media90 – Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat resmi berakhir pada 30 September 2025. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa ke depan, tidak akan ada lagi kebijakan serupa yang memberikan penghapusan denda dan keringanan tunggakan pajak.
“Sekali lagi saya tegaskan, tidak akan ada lagi pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat,” kata Dedi Mulyadi dikutip dari laman resmi Bapenda Jabar.
Kebijakan ini menjadi penanda berakhirnya era “pengampunan pajak” di Jawa Barat—sekaligus menjadi peringatan keras bagi para wajib pajak yang masih menunggak. Mulai 1 Oktober 2025, seluruh pembayaran pajak kendaraan kembali berlaku normal sesuai ketentuan.
Apa Itu Pemutihan Pajak Kendaraan Jawa Barat?
Program Pemutihan Pajak Kendaraan Jawa Barat merupakan kebijakan relaksasi dari Pemprov Jabar yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Program ini sempat menjadi angin segar bagi jutaan pemilik kendaraan bermotor di Jawa Barat sejak pertama kali dibuka pada Maret 2025, kemudian diperpanjang hingga September 2025.
Selama berlangsung, masyarakat mendapat sejumlah keringanan, di antaranya:
-
Bebas denda PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) bagi wajib pajak yang terlambat membayar.
-
Keringanan tunggakan pajak tahun sebelumnya, sehingga wajib pajak hanya perlu melunasi tahun berjalan.
-
Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II untuk kendaraan bekas.
-
Bebas denda SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) dari Jasa Raharja.
Antusiasme Masyarakat dan Dampak Ekonominya
Program pemutihan ini mencatat lonjakan partisipasi luar biasa. Menjelang akhir periode, kantor-kantor Samsat di seluruh Jawa Barat dipadati warga yang ingin memanfaatkan kesempatan terakhir.
Bahkan, Samsat Keliling dan Drive Thru harus beroperasi hingga malam hari untuk melayani antrean panjang masyarakat.
Data Bapenda Jabar menunjukkan bahwa program ini berhasil menarik jutaan kendaraan bermotor yang sebelumnya menunggak pajak. Efek dominonya terasa pada meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan pajak.
Mengapa Program Pemutihan Dihentikan?
Meski sukses, Pemprov Jabar menilai bahwa kebijakan pemutihan tidak bisa terus-menerus diberlakukan. Menurut Dedi Mulyadi, ada tiga alasan utama penghentian program ini:
-
Mendorong Disiplin Pajak Jangka Panjang
Pemutihan yang berulang justru bisa menimbulkan efek negatif, di mana masyarakat sengaja menunda pembayaran pajak karena berharap akan ada “pengampunan” lagi. -
Menjaga Keadilan bagi Wajib Pajak Taat
Mereka yang selalu membayar pajak tepat waktu merasa dirugikan jika penunggak pajak terus mendapat keringanan. -
Fokus pada Penegakan Sanksi
Setelah relaksasi berakhir, pemerintah akan menegakkan aturan dengan lebih tegas agar kepatuhan meningkat secara berkelanjutan.
Sanksi Baru Bagi Penunggak Pajak
Sebagai langkah lanjutan, Bapenda Jabar menyiapkan aturan sanksi yang lebih tegas terhadap kendaraan yang menunggak pajak.
Sanksi tersebut meliputi:
-
Pembatasan layanan publik bagi wajib pajak yang belum melunasi PKB, termasuk layanan administrasi seperti SIM atau KTP.
-
Penghapusan data kendaraan dari registrasi resmi jika menunggak pajak selama dua tahun berturut-turut setelah masa berlaku STNK habis. Kendaraan yang dihapus datanya otomatis dianggap ilegal di jalan raya.
Penutup: Saatnya Disiplin Bayar Pajak
Berakhirnya program pemutihan pajak kendaraan Jawa Barat menjadi titik balik menuju era disiplin pajak.
Bagi warga yang belum sempat memanfaatkan program ini, kini saatnya memastikan kendaraan tetap legal dan patuh aturan.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk rutin memeriksa masa berlaku STNK, dan membayar pajak tepat waktu melalui berbagai kanal, baik di Samsat Induk, Samsat Keliling, Drive Thru, maupun aplikasi digital Sambara.
“Kepatuhan terhadap pajak kendaraan bermotor bukan hanya kewajiban hukum, tapi juga bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah,” ujar Dedi Mulyadi.
Dengan berakhirnya pemutihan 2025, warga diingatkan untuk tidak menunda lagi urusan pajak. Sebab, di era baru ini, tidak ada lagi pengampunan—yang ada hanya ketegasan dan sanksi.
