Media90.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana mengalihkan pengelolaan transportasi dari daratan Jakarta menuju Kepulauan Seribu kepada PT Transportasi Jakarta (TransJakarta). Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemerataan sekaligus kualitas layanan transportasi publik bagi masyarakat kepulauan.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, proses pengalihan tersebut tidak akan mengesampingkan keberadaan pelaku usaha kapal tradisional yang selama ini melayani masyarakat Kepulauan Seribu.
Menurut Budi, kapal tradisional akan tetap dirangkul dan dilibatkan dalam pengelolaan transportasi di wilayah tersebut.
“Kami ingin menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata komitmen Pemprov DKI Jakarta menghadirkan pemerataan layanan transportasi publik bagi seluruh warga, termasuk warga kepulauan. Dishub akan terus mengawal proses ini bersama Transjakarta secara transparan dan hati-hati, dengan memastikan standar keselamatan pelayaran ditingkatkan di seluruh armada, kenyamanan penumpang terjaga, dan tarif tetap terjangkau menjadi prioritas utama,” kata Budi saat dihubungi, Rabu (12/8/2026).
Ia mengatakan Pemprov DKI juga akan melibatkan pelaku usaha kapal tradisional dan berbagai elemen masyarakat dalam proses transisi tersebut.
“Kami juga akan terus merangkul pelaku usaha kapal tradisional dan seluruh elemen masyarakat Kepulauan Seribu agar proses ini berjalan inklusif,” ujarnya.
Budi mengatakan Pemprov DKI menargetkan pengelolaan transportasi tersebut dapat mulai terwujud bertepatan dengan momentum HUT Jakarta ke-500 atau lima abad Jakarta pada 2027.
“Kami mengajak seluruh warga Kepulauan Seribu untuk optimistis dan turut mendukung proses transisi ini, karena kami menargetkan langkah besar ini dapat terwujud bertepatan dengan momentum HUT Jakarta ke-500 atau 5 abad Jakarta pada 2027, sebagai kado istimewa bagi kesetaraan akses transportasi publik bagi seluruh warga Jakarta, dari daratan hingga kepulauan,” lanjutnya.
Regulasi dan Skema Pengelolaan Disiapkan
Budi mengungkapkan, Dishub DKI bersama TransJakarta saat ini tengah melakukan kajian teknis untuk menentukan skema pengelolaan transportasi yang paling tepat.
Selain itu, Pemprov DKI juga akan menyiapkan regulasi sebagai payung hukum serta berbagai kebutuhan teknis dan operasional di lapangan.
“Saat ini kami bersama PT Transjakarta sedang memasuki tahap kajian teknis untuk mematangkan skema pengelolaan yang paling tepat. Selanjutnya kami akan menyusun regulasi pendukung, seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, sebagai payung hukumnya, sekaligus menyiapkan aspek teknis dan operasional di lapangan,” jelas Budi.
Ia menegaskan, pengalihan pengelolaan tersebut bukan sekadar perubahan kewenangan administratif dari Dishub kepada TransJakarta.
“Yang ingin kami tegaskan, peralihan ini bukan sekadar berpindah kewenangan administratif dari Dishub ke Transjakarta, melainkan langkah untuk menghadirkan layanan yang lebih baik, aman, dan adil bagi warga Kepulauan Seribu,” lanjutnya.
Transportasi Darat dan Laut Bakal Terintegrasi
Budi mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari arah besar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk mengintegrasikan transportasi menuju Kepulauan Seribu dengan sistem TransJakarta.
Integrasi nantinya tidak hanya mencakup transportasi laut, tetapi juga moda transportasi darat.
“Arah besar kebijakan Bapak Gubernur memang mengarah ke sana (integrasi bus dan kapal), yaitu mengintegrasikan transportasi ke Kepulauan Seribu dengan sistem Transjakarta yang sudah dipercaya jutaan warga Jakarta setiap hari,” ujarnya.
Dengan konsep tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh perjalanan yang lebih terhubung sejak dari tempat tinggal hingga pulau tujuan.
“Ke depan, bukan tidak mungkin layanan kapal ini akan terhubung langsung dengan moda darat seperti bus dan Mikrotrans di titik-titik keberangkatan, sehingga perjalanan warga dari rumah hingga ke pulau tujuan menjadi satu rangkaian yang nyaman, aman dan tersambung dari darat hingga ke laut,” kata Budi.
Meski demikian, model integrasi tersebut masih dalam tahap pematangan. Dishub DKI bersama TransJakarta masih membahas berbagai aspek, termasuk pola trayek dan titik keberangkatan.
“Untuk detail teknis integrasinya, termasuk pola trayek dan titik-titik keberangkatan, masih terus kami matangkan bersama Transjakarta agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ucapnya.
Pramono Ungkap Alasan Pengelolaan Dialihkan
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan alasan Pemprov DKI memutuskan pengelolaan transportasi dari daratan Jakarta menuju Kepulauan Seribu dialihkan kepada TransJakarta.
Menurut Pramono, keputusan tersebut mempertimbangkan pengalaman TransJakarta dalam mengelola layanan transportasi publik di Jakarta hingga wilayah Jabodetabek.
“Kenapa Transjakarta? Pengalaman Transjakarta untuk mengelola transportasi baik di dalam Jakarta sendiri maupun kemudian menjadi Transjabodetabek, alhamdulillah berjalan dengan baik,” kata Pramono di kawasan Setia Budi, Jakarta Selatan, Selasa (11/8/2026).
Ia juga menilai manajemen TransJakarta saat ini relatif baik dan transparan. Pertimbangan tersebut menjadi salah satu alasan Pemprov DKI mempercayakan pengelolaan transportasi menuju Kepulauan Seribu kepada BUMD tersebut.
“Maka kami meyakini, dengan pengalaman itu dan juga dengan manajemen yang sekarang ini relatif baik dan transparan, saya yakin tahun depan mudah-mudahan untuk transportasi ke Kepulauan Seribu bisa diatur dengan baik,” ujarnya.
Pramono menjelaskan, selama ini transportasi menuju Kepulauan Seribu masih dikelola oleh Dishub DKI Jakarta. Namun, Pemprov DKI menilai pengelolaan oleh TransJakarta dapat memberikan pendekatan manajemen yang berbeda.
“Sekarang ini sebenarnya semuanya dikelola oleh Dinas Perhubungan, tetapi karena birokrasi yang mengelola berbeda dengan private ataupun BUMD ataupun swasta, maka dengan demikian kami sudah memutuskan mulai tahun depan sepenuhnya akan dikelola oleh Transjakarta,” jelasnya.
Pramono berharap perubahan pengelolaan tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan transportasi menuju Kepulauan Seribu, sekaligus memberikan akses transportasi publik yang lebih aman, nyaman, terjangkau, dan terintegrasi bagi masyarakat.
