Media90.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi musim kemarau ekstrem yang dipengaruhi fenomena El Nino. Salah satu upaya yang disiapkan adalah penyediaan sarana dan prasarana air bersih bagi masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan.
Humas BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, mengatakan pemerintah telah memetakan sejumlah daerah yang berisiko mengalami krisis air bersih. Bantuan nantinya akan disalurkan secara bertahap dengan melibatkan pihak penyedia agar distribusi dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
“Langkah antisipasi ini merupakan bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi kekeringan berkepanjangan yang diperkirakan terjadi selama musim kemarau tahun ini,” ujar Wahyu, Selasa (14/7/2026).
Selain menyiapkan distribusi air bersih, BPBD Lampung juga memperkuat upaya mitigasi melalui kolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi dan komunitas kebencanaan.
Kerja sama tersebut diwujudkan melalui Program Desa Tangguh Bencana (Destagana) yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana, termasuk kekeringan.
Melalui program tersebut, masyarakat desa akan mendapatkan edukasi, pelatihan, serta pendampingan agar mampu mengenali potensi risiko, meningkatkan kesiapsiagaan, dan mengelola sumber daya air secara mandiri saat menghadapi musim kemarau.
“Harapannya masyarakat tidak hanya menerima bantuan saat krisis terjadi, tetapi juga memiliki kemampuan melakukan langkah-langkah mitigasi sehingga dampak kekeringan dapat diminimalkan,” jelas Wahyu.
BPBD Provinsi Lampung menegaskan fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh program penanggulangan kekeringan, khususnya penyediaan air bersih, berjalan sesuai ketentuan dan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di wilayah yang terdampak.
Menanggapi isu dugaan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ganda oleh salah satu penyedia dalam kegiatan tersebut, pihak penyedia membantah tudingan tersebut.
Menurut pihak penyedia, seluruh proses administrasi pengadaan telah dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi sehingga setiap data perpajakan akan diverifikasi secara otomatis.
Penyedia menilai dugaan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat karena sistem pengadaan pemerintah akan secara otomatis menolak data yang tidak sesuai atau bermasalah. Mereka juga menyatakan siap memberikan klarifikasi beserta dokumen pendukung apabila diperlukan oleh pihak berwenang.
Sementara itu, BPBD Provinsi Lampung turut membantah adanya dugaan kejanggalan dalam proses penunjukan penyedia maupun pelibatan perguruan tinggi dan komunitas kebencanaan.
Menurut BPBD, seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta kapasitas masing-masing mitra yang terlibat.
Melalui berbagai langkah antisipasi tersebut, BPBD Lampung memastikan seluruh program penanggulangan bencana tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat, khususnya dalam menghadapi ancaman kekeringan akibat musim kemarau ekstrem, sehingga kebutuhan air bersih masyarakat dapat tetap terpenuhi dan dampak bencana dapat diminimalkan.
