Media90 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut menjadi salah satu forum penting dalam mengevaluasi capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir sekaligus merumuskan arah perbaikan pembangunan ke depan.
Laporan hasil pembahasan Pansus dibacakan oleh juru bicara, Heti Friskatati. Dalam pemaparannya, ia menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah yang wajib disampaikan sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Dokumen ini juga menjadi instrumen strategis untuk mengukur efektivitas program pembangunan daerah dalam satu tahun anggaran.
Selain itu, Heti menjelaskan bahwa LKPJ turut mencerminkan arah pembangunan Kota Bandar Lampung yang mengacu pada visi 2025–2029, yaitu mewujudkan kota yang sehat, cerdas, beriman, berbudaya, nyaman, unggul, dan berdaya saing berbasis ekonomi demi kemakmuran masyarakat.
Secara umum, Pansus DPRD menilai kinerja pembangunan Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2025 menunjukkan tren positif. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,31 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,97 persen.
Dari sisi pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami kenaikan menjadi 81,26. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan menjadi 7,53 persen, serta angka kemiskinan yang menurun hingga 6,95 persen. Capaian tersebut dinilai sebagai indikator adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Dalam aspek keuangan daerah, realisasi pendapatan tercatat mencapai sekitar Rp2,66 triliun atau 79,85 persen dari target yang ditetapkan. Adapun realisasi belanja daerah berada di angka Rp2,59 triliun atau 79,10 persen. Meski demikian, DPRD menyoroti masih rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru terealisasi 64,23 persen.
Pansus mendorong Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk lebih optimal dalam menggali potensi PAD, terutama melalui perbaikan sistem pendataan, pengawasan, serta inovasi dalam sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.
Di sektor pendidikan, kinerja program tenaga kependidikan dinilai cukup baik dengan realisasi anggaran mencapai 92,52 persen. DPRD menegaskan agar sektor ini tetap menjadi prioritas utama dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Sementara itu, sektor kesehatan mendapat apresiasi karena berhasil mencapai standar pelayanan minimal sebesar 100 persen. Namun, DPRD tetap meminta adanya peningkatan efisiensi anggaran serta peningkatan kualitas layanan, khususnya pada Dinas Kesehatan dan RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo.
Pada sektor infrastruktur, capaian pemerintah kota dinilai sangat baik dengan tingkat kemantapan jalan dan jembatan mencapai 96,42 persen, melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar 93 persen. Meski demikian, DPRD menyoroti pentingnya penanganan sistem drainase secara berkelanjutan untuk mengatasi persoalan banjir yang masih terjadi di beberapa wilayah.
Pansus juga memberikan apresiasi atas respons cepat pemerintah kota dalam menangani banjir, namun tetap menekankan perlunya langkah preventif jangka panjang agar masalah tersebut tidak berulang.
Dalam rekomendasinya, DPRD meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mengoptimalkan PAD berbasis potensi riil, meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, memperkuat pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta mempercepat perbaikan infrastruktur termasuk sistem drainase.
Selain itu, penguatan sektor ketenagakerjaan juga menjadi perhatian, dengan dorongan peningkatan anggaran Dinas Tenaga Kerja serta optimalisasi peran Balai Latihan Kerja (BLK) guna menekan angka pengangguran.
Di akhir laporan, Pansus memberikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI serta sejumlah penghargaan yang diraih Pemerintah Kota Bandar Lampung sepanjang tahun 2025. Hal tersebut dinilai mencerminkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Rapat paripurna kemudian ditutup dengan harapan agar seluruh rekomendasi DPRD dapat menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tahun-tahun mendatang.
