Media90.id – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penataan kawasan pesisir menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, Lampung memiliki potensi besar di sektor pariwisata bahari yang hingga kini belum sepenuhnya dioptimalkan.
Hal tersebut disampaikan Rahmat saat menjadi keynote speech dalam Seminar Nasional “Menata Pesisir, Wujudkan Waterfront City untuk Lampung Maju” yang digelar di Ballroom Swiss-Belhotel Bandar Lampung, Kamis (20/8/2026).
Seminar tersebut turut dihadiri Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Deputi Infrastruktur Bappenas, jajaran Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Lampung, akademisi, pimpinan perguruan tinggi, perbankan, BUMN, BUMD, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Rahmat menilai forum lintas sektor menjadi penting karena pembangunan daerah membutuhkan gagasan yang lahir dari kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan kalangan profesional.
“Forum seperti ini sangat penting karena pembangunan yang baik selalu diawali gagasan yang baik. Gagasan yang baik lahir dari dialog antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan para profesional,” kata Mirza.
Menurutnya, kawasan pesisir merupakan salah satu kunci pengembangan ekonomi Lampung. Provinsi Lampung memiliki wilayah pesisir yang luas dan berada di jalur strategis dengan potensi kelautan serta pariwisata yang besar.
Namun, potensi tersebut perlu ditata secara terintegrasi agar tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mirza mengatakan, salah satu sektor yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Lampung adalah pariwisata. Ia menyebut jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Lampung mengalami peningkatan signifikan.
Berdasarkan data yang disampaikannya, jumlah kunjungan wisatawan nusantara meningkat dari sekitar 17 juta pada 2024 menjadi 27 juta pada 2025.
Meski demikian, peningkatan jumlah wisatawan tersebut belum sebanding dengan lama tinggal wisatawan di Lampung.
“Rata-rata length of stay wisatawan di Lampung baru sekitar 1,3 hari. Ini termasuk yang rendah dibandingkan sejumlah daerah lain,” ujarnya.
Kondisi tersebut, menurut Mirza, menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Sebab, semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah, semakin besar pula potensi pengeluaran yang berputar dan memberikan dampak terhadap perekonomian lokal.
Ia menyebut rata-rata pengeluaran wisatawan di Lampung masih berada di kisaran Rp2 juta. Karena itu, peningkatan lama tinggal wisatawan dinilai dapat membuka peluang ekonomi yang lebih besar bagi daerah.
“Strateginya bagaimana wisatawan yang datang tinggal lebih lama dan belanja lebih banyak. Dengan begitu, ekonominya ikut tumbuh,” katanya.
Mirza menilai wisatawan saat ini banyak datang ke Lampung karena tertarik dengan destinasi yang mereka lihat melalui media sosial, seperti Instagram dan TikTok. Namun, sebagian wisatawan hanya mendatangi satu lokasi, menikmati pemandangan, kemudian kembali.
Kondisi tersebut, lanjutnya, terjadi di sejumlah daerah tujuan wisata seperti Lampung Selatan dan Pesawaran. Wisatawan yang datang ke kawasan tersebut rata-rata hanya menghabiskan waktu sekitar empat jam.
“Datang, melihat pantai, foto-foto, kemudian pulang. Ini yang harus kita ubah,” ujarnya.
Untuk mengubah pola tersebut, pemerintah perlu meningkatkan experience atau pengalaman wisatawan dengan membangun kawasan wisata yang terintegrasi.
Dengan konsep tersebut, wisatawan tidak hanya menikmati pantai, tetapi juga memiliki pilihan untuk mengunjungi destinasi lain, menikmati kuliner, membeli produk UMKM, menyaksikan atraksi budaya, hingga menginap lebih lama.
Pemprov Lampung kini mendorong kolaborasi bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk mengintegrasikan kawasan wisata mulai dari Lampung Selatan, Pesawaran, Bandar Lampung hingga Tanggamus.
“Kita sedang merencanakan bersama Pemprov, berkolaborasi dengan Pemkot Bandar Lampung, Pemkab Pesawaran, Lampung Selatan, dan Tanggamus untuk mengintegrasikan seluruh kawasan wisata,” katanya.
Menurut Mirza, setiap kawasan nantinya dapat dikembangkan berdasarkan karakter serta potensi masing-masing. Integrasi tersebut diharapkan membuat perjalanan wisatawan di Lampung menjadi lebih panjang dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
Khusus Kota Bandar Lampung, Gubernur menilai pengembangan kawasan pesisir melalui konsep waterfront city menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.
Bandar Lampung, kata dia, memiliki garis pantai yang potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata perkotaan sekaligus pusat aktivitas ekonomi.
Namun, penataan kawasan pesisir Bandar Lampung tidak sederhana karena melibatkan banyak kepentingan dan kewenangan.
“Kita bisa desain dan membuat gambar. Tetapi kepentingan di belakang kawasan ini sangat besar,” ujarnya.
Ia menyebut terdapat sejumlah pihak yang memiliki kepentingan di kawasan pesisir, termasuk Pelindo dan pemerintah pusat karena terdapat kawasan strategis di sepanjang pesisir Bandar Lampung.
Karena itu, pembangunan waterfront city tidak dapat hanya dibebankan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pemerintah provinsi dan pemerintah pusat juga perlu terlibat dalam penataan kawasan tersebut.
“Jangan sampai waterfront city hanya dianggap urusan wali kota karena lokasinya berada di Bandar Lampung. Penataannya membutuhkan kolaborasi,” katanya.
Gubernur menilai rencana penataan pesisir Bandar Lampung sebenarnya telah dibahas sejak belasan tahun lalu. Namun, hingga kini konsep tersebut belum sepenuhnya terealisasi karena kompleksitas kepentingan dan kewenangan di kawasan pesisir.
Ia berharap seminar yang mempertemukan pemerintah, insinyur, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan tersebut dapat menghasilkan gagasan konkret untuk mempercepat penataan pesisir Lampung.
“Potensinya ada, kesempatannya ada. Tinggal bagaimana kita menatanya sehingga kawasan pesisir benar-benar menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Lampung,” pungkasnya.
