Media90.id – Lampung mencatat kinerja positif dalam pengendalian inflasi. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 2 Juni 2026, Lampung masuk dalam 10 provinsi dengan tingkat inflasi terendah secara year on year (yoy) di Indonesia dengan angka inflasi sebesar 1,94 persen.
Capaian tersebut disampaikan oleh Pelaksana Harian (Plh) Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang juga dirangkaikan dengan Sosialisasi Gerakan Jaminan Produk Halal.
Kegiatan tersebut diikuti secara virtual oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Yanyan Ruchyansah, dari Ruang Command Center Lantai II Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Lampung, Senin (8/6/2026).
Dalam paparannya, Pudji Ismartini juga menyampaikan bahwa dua kabupaten/kota di Lampung tercatat sebagai daerah dengan inflasi terendah di Pulau Sumatera secara year on year, yakni Kota Bandar Lampung dengan inflasi 1,79 persen dan Kabupaten Lampung Timur sebesar 1,88 persen.
Secara nasional, BPS mencatat inflasi year on year pada Mei 2026 sebesar 3,08 persen. Komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi adalah emas perhiasan dengan kenaikan harga 38,97 persen dan kontribusi 0,63 persen terhadap inflasi.
Selain itu, komoditas beras menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua dengan inflasi 4,55 persen dan andil 0,18 persen. Komoditas lain yang turut memengaruhi inflasi antara lain daging ayam ras, tarif angkutan udara, minyak goreng, serta sejumlah kebutuhan pokok lainnya.
Sementara itu, berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) hingga 5 Juni 2026, tercatat 34 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sedangkan hanya empat provinsi yang mengalami penurunan.
Komoditas utama yang mendorong kenaikan IPH di berbagai daerah adalah cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.
Menanggapi perkembangan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menginstruksikan pemerintah daerah yang masih mengalami tekanan inflasi untuk memperkuat koordinasi dengan BPS. Hal ini dilakukan agar daerah dapat memahami faktor penyebab inflasi dan menyusun langkah pengendalian yang lebih efektif.
Menanggapi arahan tersebut, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Pemprov Lampung, Yanyan Ruchyansah, menyampaikan bahwa kondisi inflasi di Lampung saat ini masih terkendali dan berada di bawah angka inflasi nasional.
Namun demikian, Pemprov Lampung tetap menyiapkan langkah antisipatif terhadap sejumlah komoditas yang berpotensi memicu kenaikan inflasi di masa mendatang.
“Alhamdulillah Lampung kondisinya aman, berada di bawah inflasi nasional. Walaupun secara year to date cenderung meningkat, hal ini perlu diantisipasi dengan melihat komoditas-komoditas penyebabnya, sehingga langkah pengendalian dapat dilakukan secara tepat,” ujar Yanyan.
Pemprov Lampung juga berkomitmen menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, serta berbagai pemangku kepentingan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan inflasi tetap terkendali sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi daerah tetap stabil.
