Media90 – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan dengan menitikberatkan pada penguatan ekonomi desa, hilirisasi sektor pertanian, serta optimalisasi program nasional. Kebijakan ini diambil agar manfaat ekonomi tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga dirasakan hingga ke desa.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, dalam sarasehan bertema “Lampung Mau Dibawa ke Mana?” di Hotel Radisson Bandar Lampung, Senin (11/5/2026).
Menurut Ganjar, arah pembangunan Lampung tetap diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat, namun harus mampu memberikan nilai tambah yang bertahan di daerah, khususnya di desa. “Program pusat harus tetap inline, tetapi nilai tambahnya harus tinggal di wilayah kita. Uangnya jangan sampai lari ke kota,” ujarnya.
Sarasehan tersebut digelar oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Lampung. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Lampung untuk membahas arah pembangunan periode 2025–2030.
Dalam paparannya, Ganjar menyebut visi pembangunan Lampung telah diselaraskan dengan target nasional menuju Indonesia Emas 2045. Sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan ditetapkan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menegaskan, Lampung tidak memiliki sumber daya tambang besar seperti sejumlah provinsi lain. Karena itu, strategi pembangunan difokuskan pada peningkatan nilai tambah komoditas pertanian melalui program hilirisasi.
Sejumlah indikator makro ekonomi Lampung juga menunjukkan tren positif. Tingkat kemiskinan berada di kisaran 9,66 persen pada 2025 atau sudah berada di bawah dua digit, sementara inflasi tetap terkendali dalam rentang target pemerintah.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di Lampung masih berada di bawah rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi daerah tercatat mencapai 5,58 persen, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Sumatera setelah Riau.
Meski demikian, Ganjar mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penguatan nilai tukar petani. Pemerintah daerah, kata dia, membutuhkan langkah jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Lampung merumuskan tujuh program unggulan yang diselaraskan dengan prioritas nasional. Program tersebut meliputi dukungan terhadap MBG, penguatan Lampung sebagai lumbung pangan nasional, pengembangan energi terbarukan, optimalisasi ekonomi desa, pemerataan pendidikan, stabilisasi harga, serta peningkatan kemantapan jalan.
Program Desaku Maju disebut menjadi instrumen utama dalam mendorong perputaran ekonomi di tingkat desa. Program ini dirancang agar kebutuhan rantai pasok MBG dapat dipenuhi langsung oleh petani, peternak, dan pelaku usaha lokal.
Ganjar menilai tantangan terbesar saat ini bukan hanya pada produksi, tetapi juga skala ekonomi dan kontinuitas pasokan. Ia menyoroti masih banyak pelaku usaha di desa yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga belum mampu masuk ke dalam sistem distribusi program nasional.
Selain itu, pembangunan infrastruktur ekonomi juga menjadi perhatian penting. Salah satunya melalui penyediaan fasilitas pengering gabah (dryer) di sentra produksi pertanian guna menekan biaya distribusi dan meningkatkan efisiensi.
Di sektor energi, Pemprov Lampung mulai mendorong pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan bioetanol. Limbah pertanian seperti daun tebu dan singkong dinilai memiliki potensi besar sebagai sumber energi alternatif di masa depan.
Dalam forum yang sama, Kepala Bapenda Lampung sekaligus Kepala Satgas MBG Lampung, Saipul, memaparkan perkembangan pelaksanaan program MBG di daerah tersebut. Ia menyebut Lampung menjadi salah satu daerah dengan capaian pembentukan dapur MBG tertinggi secara nasional.
Menurut Saipul, jumlah dapur MBG yang telah beroperasi di Lampung mencapai lebih dari 1.150 unit dengan penerima manfaat sekitar 2,3 juta orang. Capaian tersebut merupakan hasil percepatan sejak awal 2025 atas arahan Gubernur Lampung.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, mulai dari standar dapur, sertifikasi higiene sanitasi, hingga kasus keracunan makanan. Saat ini, sekitar 84,6 persen dapur MBG telah memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Ia menjelaskan, sebagian persoalan muncul akibat distribusi makanan yang tidak sesuai standar operasional. Beberapa kasus keracunan terjadi karena makanan melewati batas waktu distribusi atau proses pengolahan yang tidak sesuai ketentuan.
Sementara itu, Asintel Kasdam II/Sriwijaya, Erwin Agung T Wiyono, menyatakan TNI turut mendukung program prioritas nasional melalui pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, MBG, serta pembangunan jembatan di berbagai wilayah.
Ia menyebut Lampung menjadi salah satu daerah dengan progres pembangunan Koperasi Desa Merah Putih tercepat di luar Pulau Jawa. Selain itu, TNI juga mendapat target pembangunan 30 jembatan perintis guna memperkuat konektivitas antarwilayah.
Melalui forum tersebut, Pemprov Lampung berharap sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, media, dan masyarakat dapat semakin diperkuat. Penguatan ekonomi desa, hilirisasi pertanian, dan optimalisasi program nasional diyakini menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung secara lebih merata.
