Media90 – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali menegaskan komitmennya dalam memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengukuhkan Dewan Pendidikan Lampung masa bakti 2025–2030, Senin (13/4/2026).
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Dewan Pendidikan Lampung yang baru dikukuhkan. Ia berharap, lembaga tersebut dapat menjadi motor penggerak sekaligus pengawas dalam pembangunan sektor pendidikan di daerah.
Menurutnya, pendidikan merupakan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sekaligus kunci utama kemajuan daerah. Ia juga menegaskan bahwa sejarah Indonesia telah membuktikan pentingnya peran kaum terdidik dalam perjuangan kemerdekaan hingga pembangunan bangsa.
“Pendidikan adalah representasi harapan orang tua agar anak-anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik. Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemprov Lampung telah menghapus uang komite sekolah untuk SMA negeri, serta menghadirkan program pendidikan gratis,” ujar Rahmat Mirzani Djausal.
Kebijakan tersebut diperkuat dengan langkah progresif berupa pembebasan sekitar 24 ribu ijazah yang sebelumnya tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan. Untuk merealisasikan hal itu, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran sebesar Rp80 miliar guna memastikan siswa mendapatkan hak administratif secara penuh.
Selain itu, Gubernur menargetkan pada tahun 2026 tidak ada lagi anak putus sekolah di Lampung. Target ini diiringi dengan upaya peningkatan kualitas tenaga pengajar serta pembenahan sistem pendidikan secara menyeluruh.
Kabar positif lainnya, jumlah siswa asal Lampung yang diterima melalui jalur prestasi ke perguruan tinggi mengalami peningkatan signifikan, hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian ini dinilai sebagai indikator membaiknya kualitas pendidikan di provinsi tersebut.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Lampung terpilih, Prof. Syafrimen, menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi dunia pendidikan di Lampung. Di antaranya kesenjangan akses dan mutu antar wilayah, serta belum optimalnya keterkaitan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja.
Ia mengungkapkan, dari sekitar 110 ribu lulusan SMA/SMK setiap tahun, baru sekitar 22 persen yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Selain itu, capaian literasi, numerasi, serta penguatan karakter siswa juga masih perlu ditingkatkan.
“Kami berkomitmen mendorong kebijakan berbasis data, memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan kualitas guru, serta memastikan pendidikan di Lampung semakin relevan dengan kebutuhan dunia kerja,” kata Prof. Syafrimen.
Pengukuhan Dewan Pendidikan Lampung ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor G/36/V.01/HK/2026, dengan susunan kepengurusan yang dipimpin oleh Prof. Syafrimen.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Pemprov Lampung optimistis sektor pendidikan akan semakin inklusif dan berkualitas, serta mampu mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul yang siap bersaing di tingkat nasional maupun global.
