Media90 – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Lampung Tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027 di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Senin (13/4/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa pembangunan Lampung harus bertumpu pada penguatan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Hal ini mengingat sebagian besar masyarakat masih menggantungkan hidup pada sektor tersebut.
“Sekitar sepertiga PDRB Lampung ditopang sektor pertanian, dengan jutaan masyarakat menggantungkan hidup di dalamnya. Luas lahan pertanian di Lampung mencapai sekitar 1,8 juta hektare, dengan komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong,” ujar Rahmat Mirzani Djausal.
Meski demikian, ia mengakui bahwa selama puluhan tahun sistem ekonomi pertanian belum sepenuhnya berpihak kepada petani. Fluktuasi harga komoditas serta panjangnya rantai distribusi membuat keuntungan yang diterima petani relatif kecil.
Gubernur mencontohkan, sebelum adanya intervensi kebijakan harga, pendapatan petani padi hanya berkisar Rp1,5 juta hingga Rp1,8 juta per bulan. Kondisi serupa juga terjadi pada petani jagung dan singkong, bahkan petani singkong hanya memperoleh sekitar Rp1 juta per bulan.
Situasi tersebut berdampak pada tingginya angka kemiskinan di wilayah pedesaan serta rendahnya kemampuan fiskal daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) menjadi terbatas karena bergantung pada daya beli masyarakat, dengan rasio PAD di sejumlah daerah hanya berkisar 3–10 persen dari APBD.
Menurut Gubernur, ketimpangan ekonomi antara desa dan kota juga semakin terlihat, di mana perputaran uang lebih banyak terjadi di wilayah perkotaan.
Namun demikian, kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga harga komoditas mulai menunjukkan dampak positif. Harga gabah yang kini mencapai sekitar Rp6.500 per kilogram dinilai mampu meningkatkan pendapatan petani padi menjadi Rp3 juta hingga Rp4 juta per bulan.
Selain itu, ketersediaan pupuk yang lebih baik turut mendorong peningkatan produksi pertanian hingga sekitar 14 persen. Dampaknya, aktivitas ekonomi di daerah ikut meningkat, termasuk penjualan kendaraan yang naik hingga 20 persen dalam beberapa bulan terakhir.
Untuk memperkuat kebijakan tersebut, Pemprov Lampung menyiapkan berbagai program turunan. Salah satunya adalah program pupuk organik cair di tingkat desa yang ditargetkan menjangkau seluruh desa pada 2027, dengan potensi peningkatan produktivitas hingga 15 persen.
Pemerintah juga mendorong hilirisasi komoditas pertanian melalui penyediaan fasilitas pengering (dryer) di desa-desa. Gubernur menyebut kebutuhan dryer di Lampung mencapai sekitar 500 unit guna mengurangi distribusi bahan mentah dan meningkatkan nilai tambah di tingkat petani.
Dengan adanya fasilitas ini, komoditas seperti jagung tidak lagi dijual dalam kondisi basah, sehingga harga jualnya bisa meningkat signifikan. Program ini juga diharapkan dapat menekan biaya logistik serta mengurangi kerusakan infrastruktur akibat distribusi yang tidak efisien.
Di sisi lain, Pemprov Lampung turut memperkuat pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi dan mobil training unit di desa-desa. Program ini bertujuan menciptakan tenaga kerja terampil yang mampu mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah.
Selain itu, pemerintah daerah juga membuka peluang kerja ke luar negeri melalui program vokasi migran, dengan target pengiriman ribuan tenaga kerja ke Jepang dalam beberapa tahun ke depan.
Melalui berbagai langkah strategis tersebut, Pemprov Lampung optimistis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, memperkuat sektor pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
