Media90 – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus berupaya meningkatkan dan memperkuat tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik di daerah. Hal ini disampaikan dalam kegiatan exit meeting pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (12/5/2026).
Kegiatan exit meeting tersebut merupakan bagian dari rangkaian pembinaan dan pengawasan yang telah dilaksanakan Itjen Kemendagri di Provinsi Lampung sejak 5 hingga 12 Mei 2026. Pengawasan dilakukan terhadap sejumlah perangkat daerah dengan fokus pada berbagai aspek penting, mulai dari keuangan daerah, pembangunan, pelayanan publik, pengelolaan aset, hingga program strategis pemerintah.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyampaikan bahwa hasil pengawasan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa berbagai catatan yang diberikan oleh tim pengawas harus dipandang sebagai bentuk pembinaan sekaligus deteksi dini agar tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Marindo juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melakukan langkah-langkah perbaikan, serta menyampaikan perkembangan tindak lanjut secara berkala kepada Inspektorat Provinsi Lampung.
Sementara itu, Inspektur I Itjen Kemendagri, Harun Yuni Aprin, mengungkapkan bahwa pengawasan tahun ini mencakup aspek umum dan teknis yang lebih kompleks dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurutnya, pengawasan meliputi berbagai sektor strategis, seperti pengelolaan keuangan daerah, pembangunan, pelayanan publik, pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, hingga pelaksanaan program strategis nasional.
Harun menegaskan bahwa pengawasan ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan sesuai ketentuan serta mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
Ia menilai hasil evaluasi yang diperoleh akan menjadi dasar penting dalam melakukan perbaikan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Lampung dapat semakin efektif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Ke depan, Pemprov Lampung juga akan memperkuat koordinasi lintas OPD guna mendukung berbagai program prioritas daerah. Program tersebut meliputi peningkatan pendapatan daerah, penguatan sektor pertanian, pengendalian inflasi, penurunan angka pengangguran, serta percepatan pengentasan kemiskinan.
Pemprov Lampung optimistis, tindak lanjut dari hasil pembinaan dan pengawasan ini akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, tertib administrasi pemerintahan, optimalisasi aset daerah, serta penguatan program pembangunan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat Lampung.
