Media90 – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin Rapat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Lampung guna mengevaluasi pelaksanaan langkah konkret pengendalian inflasi, Selasa (12/5/2026).
Dalam rapat tersebut, Marindo menyampaikan bahwa capaian pengendalian inflasi di Lampung patut disyukuri. Berdasarkan data statistik terbaru, inflasi Lampung tercatat sebagai salah satu yang terendah secara nasional. Meski demikian, ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak terlena dengan capaian tersebut.
Menurutnya, arahan Gubernur Lampung menekankan bahwa angka inflasi yang baik harus benar-benar dirasakan masyarakat, terutama dalam bentuk harga bahan pokok yang stabil dan terjangkau.
Marindo menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah provinsi, melainkan harus melalui kolaborasi erat dengan pemerintah kabupaten/kota. Ia juga menyoroti pentingnya memahami metode pengambilan data oleh Badan Pusat Statistik (BPS), mengingat titik survei inflasi berada di wilayah tertentu yang telah ditentukan pemerintah pusat.
Pemahaman terhadap data, lanjutnya, menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, Pemprov Lampung terus mendorong pemerintah daerah untuk memastikan data yang disampaikan akurat dan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengambilan kebijakan.
Selain itu, Marindo menekankan pentingnya penyusunan neraca pangan daerah secara rinci, mulai dari data produksi, luas lahan, lokasi produksi hingga kebutuhan konsumsi masyarakat. Dengan data yang komprehensif, pemerintah dapat mengantisipasi potensi kekurangan pasokan yang berisiko memicu kenaikan harga.
Ia juga menambahkan bahwa upaya pengendalian inflasi perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sektor swasta, serta dukungan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok.
Secara year on year (yoy), inflasi gabungan Lampung pada April 2026 tercatat sebesar 0,53 persen. Sementara itu, inflasi tahun kalender mencapai 1,04 persen dan inflasi month to month sebesar 0,55 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa inflasi Lampung masih berada dalam kondisi terkendali.
Capaian tersebut melanjutkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Pada Desember 2025, inflasi Lampung tercatat 1,25 persen, menjadi yang terendah di Sumatera dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,92 persen. Sebelumnya, inflasi Lampung pada Desember 2024 berada di angka 1,57 persen dan pada Desember 2023 sebesar 3,47 persen.
Perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) April 2026 juga menunjukkan tren penurunan, dengan angka minus 0,88 persen pada minggu kedua, minus 1,13 persen pada minggu ketiga, dan minus 1,18 persen pada minggu keempat.
Meski demikian, TPID Lampung tetap mewaspadai sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga, seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, minyak goreng, beras, serta sigaret kretek mesin. Kenaikan harga minyak goreng dipengaruhi meningkatnya biaya kemasan akibat lonjakan harga plastik yang dipicu konflik di Timur Tengah.
Sementara itu, kenaikan harga beras dan cabai merah terjadi seiring berakhirnya masa panen raya serta terbatasnya produksi akibat curah hujan tinggi yang menyebabkan penundaan masa tanam.
Sepanjang Januari hingga Mei 2026, berbagai langkah konkret telah dilakukan, antara lain pemantauan harga bahan pangan di 15 kabupaten/kota, pelaksanaan pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM), inspeksi mendadak ke pasar tradisional dan ritel modern, hingga pengawasan distribusi pangan bersama Satgas Pangan.
TPID Lampung juga terus memperkuat ketahanan pasokan pangan melalui percepatan penyaluran beras SPHP dan pengadaan gabah petani lokal oleh Perum Bulog. Hingga 7 Mei 2026, realisasi pengadaan gabah petani lokal mencapai 358,9 juta kilogram Gabah Kering Panen (GKP) atau setara 183,6 juta kilogram beras.
Ke depan, Pemprov Lampung akan terus mendorong penguatan hilirisasi komoditas unggulan daerah, peningkatan produktivitas sektor pertanian, perluasan Gerakan Pangan Murah, optimalisasi Posko Inflasi Digital, serta penguatan komunikasi publik melalui media massa dan media sosial guna menjaga ekspektasi inflasi masyarakat tetap terkendali.
