Media90 – sosial tengah diramaikan oleh perbincangan mengenai anggaran sewa helikopter milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Nilai anggaran yang mencapai Rp4 miliar memancing perhatian publik setelah sejumlah akun di Instagram mengunggah dokumen pengadaan beserta video Gubernur Sumsel, Herman Deru, saat berada di atas helikopter.
Unggahan tersebut dengan cepat menyebar luas dan memicu beragam reaksi dari netizen. Banyak masyarakat mempertanyakan urgensi penggunaan transportasi udara dengan nilai anggaran yang cukup besar tersebut.
Data Pengadaan Muncul di Situs Resmi
Berdasarkan penelusuran pada laman pengadaan nasional, tercatat adanya paket dengan kode RUP 57379689.
Paket tersebut menggunakan nama “Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya” dengan pagu anggaran sebesar Rp4.000.000.000 untuk tahun 2025.
Dalam data yang sama, realisasi kontrak tercatat mencapai Rp3.981.792.000 dengan perusahaan penyedia Derazona Air Service. Hingga saat ini, status pengadaan disebut masih dalam tahap pelaksanaan.
Netizen Bandingkan dengan Infrastruktur
Ramainya polemik ini dipicu oleh komentar netizen yang mengaitkan anggaran helikopter dengan kondisi infrastruktur jalan di Sumatera Selatan.
Sebagian masyarakat menilai pemerintah daerah seharusnya lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Salah satu komentar yang viral menyebutkan bahwa kondisi jalan yang rusak dinilai kontras dengan penggunaan helikopter oleh kepala daerah.
Komentar tersebut kemudian memicu diskusi panjang di media sosial. Bahkan, sebagian netizen mulai menyematkan julukan “Gubernur Helikopter” kepada Herman Deru.
Namun di tengah kritik, terdapat pula pendapat yang mendukung penggunaan helikopter untuk menunjang mobilitas kepala daerah.
Sejumlah warganet menilai luasnya wilayah Sumatera Selatan membuat transportasi udara menjadi solusi untuk menjangkau lebih banyak daerah dalam waktu singkat.
Belum Ada Klarifikasi Resmi
Hingga saat ini, pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum memberikan penjelasan resmi secara rinci terkait polemik anggaran tersebut.
Kepala Biro Humas dan Protokol, Tony Kurniawan, disebut belum banyak memberikan keterangan dan mengarahkan konfirmasi lebih lanjut kepada Biro Umum.
Polemik ini menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah.
Publik kini semakin aktif mengawasi kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pengeluaran bernilai besar di tengah berbagai persoalan layanan publik dan infrastruktur.
Perdebatan mengenai efisiensi kerja pejabat dan prioritas kebutuhan masyarakat diperkirakan masih akan terus menjadi topik hangat di media sosial.
