Media90 – Permasalahan pembayaran kembali mencuat di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kendal. Sejumlah pemasok bahan makanan mendatangi lokasi untuk menagih hak mereka yang belum dibayarkan.
Aksi tersebut terjadi pada Senin (6/4/2026) dan langsung menjadi perhatian publik, terutama setelah viral di media sosial.
Salah satu pemasok, Faqihudin, mengungkapkan dirinya mengalami kerugian hingga Rp141 juta. Tagihan tersebut berasal dari pengiriman produk susu sejak Desember 2025 yang hingga kini belum dilunasi. Ia juga menyebut sistem pembayaran selama ini kerap mengalami keterlambatan dan tidak pernah tuntas.
Tak hanya pemasok susu, supplier lain juga menghadapi kondisi serupa. Pemasok daging ayam dilaporkan memiliki tagihan sekitar Rp30 juta. Yang menjadi sorotan, meski menu ayam tetap digunakan, pengadaan justru dialihkan ke pihak lain tanpa menyelesaikan kewajiban kepada supplier sebelumnya.
Dapur SPPG Protomulyo diketahui dikelola oleh Yayasan Rodhotul Munawaroh Salsabila. Namun, untuk urusan pengadaan dan pembayaran disebut ditangani oleh Koperasi Merakyat. Sistem ini memunculkan pertanyaan terkait transparansi serta koordinasi antar pihak yang terlibat.
Kasus ini semakin ramai setelah diunggah oleh akun Instagram @beritasemaranghariini. Berbagai komentar netizen pun bermunculan, banyak di antaranya mengungkapkan kekecewaan terhadap pola kerja sama dalam proyek pemerintah.
Sejumlah komentar bahkan menyoroti dugaan alur pembayaran yang tidak berjalan semestinya, sehingga supplier merasa dirugikan. Para pemasok mengaku telah berulang kali melakukan penagihan, namun respons yang diterima masih minim, sehingga menimbulkan tekanan finansial yang cukup besar.
Belum Ada Penjelasan Resmi
Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak pengelola maupun instansi terkait mengenai kebenaran klaim para supplier serta solusi atas dugaan tunggakan tersebut.
Kasus ini pun menjadi perhatian publik dan diharapkan segera mendapatkan penyelesaian yang adil agar tidak merugikan pelaku usaha yang terlibat. Masyarakat juga diimbau tetap bijak dalam merespons informasi yang beredar, sambil menunggu penjelasan resmi dari pihak terkait.
