Media90.id – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera mengambil langkah antisipatif menyusul peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi kekeringan yang diperkirakan melanda sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Jakarta, saat puncak musim kemarau 2026.
Menurut Rani, pemerintah daerah tidak boleh menunggu hingga terjadi gangguan pasokan air bersih bagi masyarakat sebelum bertindak.
“Menanggapi peringatan BMKG terkait potensi kekeringan yang cukup tinggi di DKI Jakarta saat puncak musim kemarau, saya menilai Pemprov DKI harus melakukan langkah antisipatif sejak dini dan tidak menunggu sampai terjadi gangguan pasokan air bagi masyarakat,” kata Rani, Sabtu (1/8/2026).
Tiga Langkah Antisipasi Kekeringan
Rani mengungkapkan terdapat tiga langkah utama yang perlu segera dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengantisipasi dampak musim kemarau.
Langkah pertama adalah memastikan ketersediaan cadangan air baku dengan mengoptimalkan pengelolaan waduk, embung, dan reservoir yang ada.
Kedua, distribusi air bersih harus tetap terjaga, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan pasokan air.
Sementara langkah ketiga adalah memperkuat kampanye penghematan penggunaan air di berbagai sektor, mulai dari rumah tangga, perkantoran, hingga kawasan industri.
“Pertama, Pemprov perlu memastikan ketersediaan cadangan air baku dan mengoptimalkan pengelolaan waduk, embung, serta reservoir yang ada. Kedua, distribusi air bersih harus dipastikan tetap berjalan lancar, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah rawan kekurangan air. Ketiga, perlu dilakukan kampanye penghematan penggunaan air di lingkungan rumah tangga, perkantoran, maupun kawasan industri,” ujarnya.
Koordinasi Lintas Instansi Perlu Diperkuat
Selain tiga langkah tersebut, Rani menilai koordinasi antarinstansi harus semakin diperkuat agar penanganan potensi kekeringan dapat dilakukan secara cepat dan terukur.
Ia meminta Pemprov DKI Jakarta mempererat sinergi dengan PAM Jaya, BMKG, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga pemerintah daerah penyangga.
Menurutnya, meski Jakarta bukan wilayah pertanian, kebutuhan air bersih bagi jutaan penduduk tetap harus menjadi prioritas utama.
“Jakarta memang bukan daerah pertanian, tetapi kebutuhan air untuk jutaan penduduk tetap menjadi prioritas yang harus dijaga,” katanya.
Rani juga berharap peringatan BMKG menjadi momentum bagi Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat ketahanan air dalam jangka panjang.
“Peringatan BMKG ini harus menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan air Jakarta dalam jangka panjang, termasuk mempercepat pembangunan infrastruktur air, meningkatkan kapasitas penampungan air hujan, serta menjaga kawasan resapan agar risiko kekeringan dapat diminimalkan,” tuturnya.
BMKG Prediksi Puncak Kemarau Terjadi Agustus-September
Sebelumnya, BMKG memprediksi puncak musim kemarau 2026 akan berlangsung pada Agustus hingga September. Sejumlah wilayah, termasuk sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, dan Sulawesi bagian selatan diperkirakan mengalami potensi kekeringan tertinggi.
Sekretaris Utama BMKG, Guswanto, mengatakan curah hujan di wilayah-wilayah tersebut diperkirakan masih berada di bawah normal hingga awal Oktober. Kondisi ini meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga krisis air bersih.
“Wilayah dengan potensi kekeringan tertinggi pada puncak kemarau Agustus-September 2026 adalah sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, serta Sulawesi bagian selatan. Daerah-daerah ini diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal hingga awal Oktober sebelum hujan mulai kembali masuk,” kata Guswanto, Jumat (31/7/2026).
Pulau Jawa diperkirakan menjadi salah satu wilayah paling rentan karena memiliki tingkat kebutuhan air yang tinggi seiring padatnya jumlah penduduk dan aktivitas pertanian.
Sementara itu, Bali dan Nusa Tenggara diprediksi menghadapi musim kemarau yang lebih panjang, sedangkan Kalimantan bagian selatan berpotensi mengalami peningkatan titik panas yang memicu kebakaran hutan dan lahan.
Di Sulawesi Selatan, defisit curah hujan hingga September juga diperkirakan berdampak pada sektor pertanian dan ketersediaan air bersih.
“Puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Awal musim hujan mulai masuk pada Oktober di sebagian wilayah barat Indonesia dan akan meluas pada November,” ujar Guswanto.
