Media90.id – Kementerian Sosial (Kemensos) membentuk Tim Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat (TP2SR) sebagai tim ad hoc untuk mengawal percepatan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di berbagai daerah. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) agar pembangunan sekolah permanen di lokasi-lokasi rintisan dapat segera direalisasikan.
Pembentukan tim tersebut menjadi penting karena masih terdapat 61 titik Sekolah Rakyat rintisan yang belum sepenuhnya masuk dalam kuota 100 titik pembangunan yang ditangani Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Kondisi itu dipengaruhi oleh berbagai kendala administratif, terutama terkait status lahan.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo mengatakan pembangunan gedung permanen harus dipastikan berjalan tahun ini agar operasional Sekolah Rakyat tidak terganggu pada tahun mendatang.
“Kalau tahun ini kita tidak bisa memastikan pembangunannya, potensi untuk ditutup di tahun depan besar sekali karena gedungnya sudah tidak mencukupi,” ujar Agus Jabo dalam keterangannya, Jumat (7/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Agus Jabo saat memimpin rapat pembentukan TP2SR di Kantor Kemensos pada Kamis (6/8/2026).
Menurutnya, puluhan Sekolah Rakyat rintisan saat ini masih menggunakan fasilitas sementara yang hanya diperkirakan mampu menampung kegiatan belajar mengajar selama maksimal satu tahun. Apabila pembangunan gedung permanen tidak segera dimulai, sekolah-sekolah tersebut berpotensi tidak dapat menerima siswa baru sehingga terancam menghentikan operasionalnya.
Sebagai langkah awal, TP2SR dijadwalkan menggelar Desk Evaluation pada 12 Agustus 2026. Kegiatan tersebut akan melibatkan 57 pemerintah daerah yang menaungi 61 Sekolah Rakyat rintisan.
Desk Evaluation juga menjadi forum koordinasi lintas kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, hingga Perhutani.
“Tugas kita adalah memastikan titik-titik ini sudah ada persiapan lahannya. Tolong didata dan diidentifikasi status lahannya, siapa yang sudah mengusulkan, apa masalahnya, dan keterkaitannya dengan kementerian apa saja. Itu harus sudah ada identifikasi,” tegas Agus Jabo.
Ia menjelaskan, TP2SR dibentuk untuk melakukan pendampingan, pengendalian, serta pemantauan terhadap perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat secara berkelanjutan.
“Supaya kita bisa mengawal dan meng-update perkembangannya setiap hari,” ujarnya.
Untuk menjalankan tugas tersebut, Sekretaris Sekretariat Bersama Program Sekolah Rakyat Herman Koswara ditunjuk sebagai Ketua TP2SR. Tim ini akan bertanggung jawab menyiapkan data, mengoordinasikan penyelesaian berbagai persoalan di daerah, serta mendampingi proses hingga pembangunan sekolah dimulai.
Menutup rapat pembentukan tim, Agus Jabo meminta seluruh anggota TP2SR segera bergerak dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga terkait sebelum pelaksanaan Desk Evaluation.
“Hari Senin (10 Agustus) kita akan Zoom dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga agar mereka menyiapkan data sebelum desk. Setelah itu tim ini menyusun program percepatan, dan kita minta SK agar bisa segera bekerja,” pungkasnya.
