Media90 – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menandatangani kontrak pembangunan Jalan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Wanam–Muting Segmen II di Provinsi Papua Selatan sepanjang 80,5 kilometer. Langkah ini menjadi bagian penting dalam percepatan konektivitas infrastruktur kawasan, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025.
Penandatanganan kontrak dilakukan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Papua Selatan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PUPR, bersama kontraktor pelaksana yang tergabung dalam Kerja Sama Operasi (KSO): PT Hutama Karya (Persero), PT Nindya Karya, PT Batulicin Beton Asphalt, dan PT Modern Widya Tehnical. Prosesi penandatanganan berlangsung di Gedung Serbaguna Kementerian PUPR, Jakarta, pada Senin (3/11/2025), disaksikan langsung oleh Menteri PUPR Dody Hanggodo dan Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti.
Dalam sambutannya, Menteri PUPR Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan menjadi faktor penting untuk mendukung produktivitas kawasan.
“Merauke memiliki potensi besar untuk menjadi pusat produksi pangan nasional. Melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air dan konektivitas jalan, Kementerian PUPR berkomitmen mendukung agar kawasan ini mampu berproduksi sepanjang tahun dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Dody.
Ia menambahkan, proyek pembangunan Jalan KSPP Wanam–Muting Segmen II merupakan langkah awal dalam memperkuat komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN). Pembangunan ini menargetkan Merauke sebagai salah satu lumbung pangan baru di kawasan timur Indonesia.
Secara keseluruhan, pembangunan jalan sepanjang 80,5 kilometer ini memiliki arti strategis dalam memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Papua Selatan. Proyek ini diharapkan menjadi contoh praktik terbaik (best practice) pelaksanaan pembangunan jalan di Indonesia Timur — transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata.
Adapun kontrak kerja sama pembangunan jalan KSPP Wanam–Muting Segmen II ini ditetapkan setelah melalui proses tender prakualifikasi yang dimulai sejak 11 Agustus 2025. Konsorsium yang dipimpin PT Hutama Karya (Persero) resmi ditetapkan sebagai pemenang tender dengan nilai kontrak mencapai Rp4,8 triliun. Lingkup pekerjaan mencakup pembangunan jalan sepanjang 80,5 kilometer serta tiga jembatan, dengan masa pelaksanaan kontrak selama 720 hari kalender. Proyek ditargetkan rampung pada 25 Oktober 2027.
Direktur Jenderal Bina Marga, Roy Rizali Anwar, mengingatkan penyedia jasa untuk menjaga profesionalitas dan kualitas pekerjaan.
“Seluruh pihak harus disiplin, bertanggung jawab, dan memastikan pembangunan dilakukan tepat waktu serta sesuai standar teknis. Selain itu, aspek keselamatan kerja, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal juga wajib diperhatikan,” tegas Roy.
Kementerian PUPR berharap proyek ini dapat selesai sesuai target dan memberikan dampak nyata bagi Papua Selatan, terutama dalam memperlancar arus logistik, memperkuat konektivitas, serta membuka akses menuju sentra produksi pangan. Proyek ini juga menjadi bagian dari program kerja nasional bertema “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” sebagai implementasi ASTA CITA Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Kementerian PUPR merupakan kementerian negara di bawah Pemerintah Republik Indonesia yang bertanggung jawab dalam urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat, termasuk pembangunan jalan, jembatan, serta pengelolaan sumber daya air. Kementerian ini dipimpin oleh Menteri PUPR Dody Hanggodo sejak 21 Oktober 2024.
