Media90.id – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai posisi sebagai oposisi maupun bagian dari koalisi pemerintahan sama-sama memiliki peran penting dalam sistem demokrasi. Menurutnya, kedua posisi tersebut sama mulianya selama dijalankan demi kepentingan rakyat.
Pernyataan itu disampaikan Mardani menanggapi saling balas pernyataan antara Partai Golkar dan PDI Perjuangan mengenai posisi oposisi dan koalisi dalam pemerintahan.
“Jadi oposisi itu mulia. Sama mulianya dengan berkoalisi. Asal semua untuk kepentingan rakyat,” kata Mardani, Rabu (6/8/2026).
Mardani mengingatkan PKS pernah berada di luar pemerintahan selama sekitar satu dekade sebelum akhirnya bergabung dalam koalisi pemerintah. Menurutnya, baik oposisi maupun koalisi memiliki tanggung jawab yang sama untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Ia menjelaskan, partai yang berada di dalam pemerintahan memiliki kesempatan mengawal pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun infrastruktur, serta menghadirkan layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.
Sementara itu, keberadaan oposisi dinilai penting sebagai mekanisme check and balances terhadap jalannya pemerintahan sekaligus menjadi saluran aspirasi masyarakat.
“Jadi oposisi penting, jaga biar pemerintah kerja untuk rakyat. Check and balances dan juga menjadi corong suara rakyat,” ujarnya.
Mardani juga menegaskan seluruh partai politik memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga kepentingan rakyat, apa pun posisi politiknya.
Meski demikian, ia mengakui peran oposisi biasanya lebih menonjol di ruang publik karena lebih leluasa menyampaikan kritik. Sebaliknya, partai yang berada di dalam koalisi dituntut lebih banyak bekerja untuk mendukung jalannya pemerintahan.
“Oposisi lebih terlihat menonjol, karena bisa bersuara keras. Tapi di koalisi mesti banyak kerja,” katanya.
Berawal dari Pernyataan Golkar
Perdebatan mengenai posisi oposisi bermula dari pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Sumatera Selatan.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil mengatakan Golkar tidak terbiasa berada di luar pemerintahan.
“Kita Golkar memang tidak terbiasa di oposisi. Karena kita betul-betul berkarya dan mengabdi,” ujar Bahlil.
Pernyataan itu kemudian ditanggapi Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira. Menurut Andreas, prinsip politik PDIP bukan untuk mencari posisi yang menguntungkan.
“Kalau PDI Perjuangan, berpolitik bukan untuk cari enak,” kata Andreas.
Golkar Tegaskan Karakter Partai
Menanggapi pernyataan tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa Golkar sejak awal berdiri memang memiliki karakter sebagai partai yang fokus mendukung pembangunan nasional.
Menurut Doli, Golkar berideologi Pancasila dengan paradigma pembangunan (developmentalism) sehingga secara historis selalu kompatibel dengan pemerintahan yang sedang berjalan.
Ia menegaskan karakter tersebut membuat Golkar tidak mengenal posisi oposisi sebagaimana lazim dipahami dalam sistem parlementer.
Doli juga menambahkan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang secara konstitusional tidak mengenal konsep oposisi seperti di negara-negara dengan sistem parlementer.
