Media90.id – Pemerintah menegaskan bahwa transformasi digital tidak dapat berjalan hanya dengan membangun teknologi semata, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh ekosistem. Sinergi antarpemangku kepentingan dinilai menjadi kunci dalam menghadirkan layanan publik yang terintegrasi, inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mengatakan transformasi digital bertujuan membangun pemerintahan yang bekerja sebagai satu kesatuan. Dengan begitu, pelayanan publik dapat menjadi lebih sederhana, aman, dan terpercaya.
Hal tersebut disampaikan Rini saat menghadiri Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) 2026 di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
“Tantangan kita hari ini bukan lagi membangun lebih banyak aplikasi, melainkan membangun pemerintah yang bekerja sebagai satu kesatuan, sehingga pelayanan publik menjadi lebih sederhana, terintegrasi, aman, dan dapat dipercaya,” ujar Rini dalam keterangan tertulis, Jumat (7/8/2026).
Menurutnya, layanan publik seharusnya dirancang berdasarkan perjalanan hidup masyarakat, bukan dibatasi oleh kewenangan masing-masing instansi pemerintah. Karena itu, kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah terpencil, lanjut usia, kelompok berpenghasilan rendah, hingga warga dengan keterbatasan akses digital perlu dilibatkan sejak tahap perancangan layanan.
Pemerintah Bangun Fondasi Digital Bersama
Untuk mendukung transformasi tersebut, pemerintah mengembangkan Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai fondasi digital nasional. Infrastruktur ini mencakup identitas digital, sistem pertukaran data, pembayaran digital, hingga pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan (AI).
Melalui fondasi bersama tersebut, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat menghadirkan layanan yang saling terhubung, memanfaatkan infrastruktur secara bersama, serta mempercepat inovasi tanpa harus membangun sistem yang terpisah.
Implementasi DPI telah diterapkan dalam digitalisasi penyaluran bantuan sosial yang menjangkau 38 provinsi dan 152 kabupaten/kota. Sebanyak 67 persen wilayah implementasi berada di luar Pulau Jawa, dengan cakupan sekitar 111 juta penduduk atau setara 36,6 juta rumah tangga.
Integrasi identitas digital, verifikasi biometrik, dan sistem pertukaran data yang aman juga memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi layanan. Proses verifikasi penerima bantuan sosial yang sebelumnya memerlukan waktu sekitar 75 hingga 200 hari kini dapat diselesaikan hanya dalam waktu satu menit hingga enam jam.
Selain itu, biaya verifikasi yang sebelumnya mencapai sekitar Rp150 ribu berhasil ditekan menjadi sekitar Rp10 ribu, bahkan lebih rendah.
“Keberhasilan tidak diukur dari banyaknya sistem yang dibangun, tetapi dari seberapa besar waktu yang dapat dihemat, biaya yang dikurangi, dan kemudahan layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Rini.
Layanan Digital Harus Menjangkau Semua Kalangan
Rini menegaskan transformasi digital tidak boleh menciptakan kesenjangan baru di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah menerapkan pendekatan omnichannel, yakni menghadirkan berbagai pilihan layanan mulai dari pelayanan tatap muka, layanan bergerak, kios mandiri, hingga layanan digital jarak jauh.
Melalui pendekatan tersebut, setiap warga dapat memilih kanal pelayanan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka.
“Yang harus disatukan bukanlah kapal pelayanannya, melainkan proses bisnis, data, dan sistem yang bekerja di baliknya. Dengan demikian, masyarakat memperoleh pelayanan yang sama, cepat, dan konsisten melalui kanal apa pun yang mereka pilih,” jelasnya.
Ajak Seluruh Ekosistem Berkolaborasi
Dalam kesempatan itu, Rini juga mengajak seluruh ekosistem digital untuk terlibat aktif dalam transformasi digital Indonesia. Mulai dari dunia usaha, industri teknologi, akademisi, masyarakat sipil, komunitas, hingga mitra pembangunan diharapkan dapat berkolaborasi sejak tahap perencanaan kebijakan hingga implementasi layanan.
Menurutnya, kolaborasi menjadi fondasi penting agar transformasi digital tidak hanya menghasilkan teknologi yang semakin maju, tetapi juga mampu menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat.
Dengan sinergi tersebut, pemerintah berharap layanan publik dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata, membuka akses yang lebih setara, serta memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam memperoleh pelayanan publik.
